Suaranusantara.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menekankan pentingnya literasi digital bagi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam menghadapi dinamika pemerintahan yang semakin kompleks.
Hal tersebut disampaikan Rini dalam kegiatan Stadium General Pembekalan Praja Utama Tahun 2026 di Kampus IPDN, Sumedang, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, praja IPDN harus mampu membaca peluang teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menilai, transformasi digital dalam birokrasi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan.
“Praja masa kini tidak hanya dikenal karena disiplin dan ketegasannya, tetapi juga karena kecakapan digitalnya, kemampuannya memahami warga, dan kematangannya memimpin dengan data,” tegas Rini.
Lebih lanjut, Rini merinci lima kompetensi digital utama yang wajib dimiliki praja IPDN. Pertama, kemampuan mengenali potensi digital dengan menganalisis kebutuhan teknologi di instansi pemerintahan.
Kedua, memahami karakteristik masyarakat sebagai pengguna layanan publik, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berorientasi pada kebutuhan warga.
Ketiga, kemampuan berkolaborasi secara iteratif, yakni terbuka terhadap kerja lintas sektor serta adaptif terhadap masukan publik.
Keempat, menjadi ASN yang dapat dipercaya (trustworthy) melalui pemahaman etika data, perlindungan privasi, dan keamanan siber.
Kelima, kemampuan memimpin berbasis data, di mana praja diharapkan mampu mengambil keputusan secara objektif berdasarkan bukti dan analisis, bukan sekadar intuisi.
Discussion about this post