Suaranusantara.com- Presiden RI Prabowo Subianto memberikan izin kepada pabrik-pabrik pakaian di Sumatera yang gagal ekspor untuk dikirim ke korban banjir Sumatera.
Ada sebanyak 125 ribu pakaian gagal ekspor namun kondisinya masih layak pakai. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai sidang kabinet paripurna, Senin 15 Desember 2025.
Mulanya, Tito mengusulkan kepada Prabowo terkait pakaian gagal ekspor untuk dikirim ke korban banjir Sumatera.
Kata Tito, sejumlah perusahaan garmen besar yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bersedia untuk menyalurkan pakaian yang gagal diekspor namun masih dalam kondisi layak pakai.
Dari dua perusahaan yang telah melakukan koordinasi, masing-masing bersiap untuk menyuplai sekitar 100 ribu dan 25 ribu potong pakaian.
Tito pun meminta dukungan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Perdagangan agar pengiriman pakaian gagal ekspor bagi korban banjir Sumatera bisa cepat.
“Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan ini supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125 ribu pakaian ini,” ungkap Tito.
Prabowo pun menyetujui pengiriman pakaian gagal ekspor untuk bantuan korban banjir Sumatera. Bahkan Prabowo juga menyetujui penghapusan pajak pertambahan nilai untuk bantuan pakaian gagal ekspor.
“Saya kira bagus itu. Dan ya, silakan dibebaskan dari PPN, tapi juga diwaspadai (agar) harus diserahkan kepada instansi, (dalam hal ini) Kementerian Dalam Negeri yang menerima dan bertanggung jawab. Dan harus segera dikirim ke daerah bencana,” tambah Prabowo.
Tito juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah meningkatkan alokasi anggaran untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 268 miliar, yang ditujukan untuk daerah yang terkena dampak bencana.
Rincian alokasi tersebut mencakup Rp 60 miliar untuk tiga provinsi dan Rp 208 miliar untuk 52 kabupaten serta kota yang terdampak.
“Semuanya sudah masuk. Dan kami sudah memberikan arahan bahwa itu utamanya untuk kebutuhan individual Pak,” ujar Tito. Pemerintah daerah telah diinstruksikan untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan individu bagi masyarakat yang terpengaruh.
Berbagai kebutuhan yang menjadi prioritas mencakup pakaian, sabun, sampo, kebutuhan perempuan, serta perlengkapan bayi.
“Yang seperti dari pusat memang banyak membantu yang pokok, beras, minyak goreng, dan lain-lain. Tapi yang kecil-kecil, seperti pakaian, sabun, sampo, keperluan wanita, keperluan bayi, dan itu yang kami arahkan kepada mereka untuk utamanya itu Pak,” jelas Tito. Dengan demikian, diharapkan bantuan ini dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana secara lebih komprehensif.