Suaranusantara.com- Pasca banjir bandang yang melanda pada akhir November 2025 lalu, kondisi Aceh masih diselimuti lumpur di sana-sini.
Presiden RI Prabowo Subianto pun memerintahkan Big Engineering Operation. Big Engineering Operation dilakukan untuk pemulihan kondisi Aceh yang masih berlumpur.
Perintah itu disampaikan Prabowo saat Rapat Terbatas (Ratas) pada Kamis 1 Januari 2026 membahas kondisi wilayah-wilayah pasca diterjang banjir bandang, salah satunya di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.
Dalam ratas, Prabowo mengatakan bahwa ada pihak-pihak swasta yang akan membeli lumpur-lumpur tersebut.
Prabowo mengatakan demikian lantaran mendapat laporan dari kepala daerah soal adanya ketertarikan pihak swasta terhadap lumpur hasil pembersihan di permukiman maupun dari pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan.
Prabowo pun mempersilakan jika material itu hendak dijual pemerintah daerah
“Gubernur melaporkan ke saya ada pihak-pihak swasta yang tertarik, dia bisa manfaatkan lumpurnya di mana-mana, jadi tidak hanya di sungai, tapi yang di sawah dan sebagainya. Silakan, ini saya kira bagus sekali. Jadi tolong ini didalami dan kita laksanakan, ya,” ujar Prabowo.
Prabowo menilai, pemanfaatan lumpur tersebut tidak hanya mendukung percepatan normalisasi sungai, tetapi juga dapat memberikan manfaat langsung bagi daerah-daerah.
“Nanti juga bermanfaat itu kalau bisa lumpurnya kalau ada swasta mau beli, ya monggo silakan, langsung dinikmati oleh daerah-daerah, ya kan? Benar, enggak? Gubernur, Bupati ada semangat sedikit, ya, kalau tahu begitu,” kata Prabowo.
Maka dari itu, Prabowo menyetujui rencana normalisasi sungai-sungai di Aceh pascabencana melalui jalur laut dan meminta agar program tersebut menjadi operasi berskala besar.
Rencana tersebut merupakan usulan dari Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin terkait penanganan pendangkalan sungai akibat bencana.
“Baik, saya kira ini ya sudahlah, kita bikin operasi besar saja, ya kan? This is a big, big engineering operation. Tapi intinya saya sangat setuju ya,” ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan, normalisasi sungai yang dimulai dari muara atau kuala adalah pekerjaan teknis berskala besar yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan keahlian khusus.
Dia pun meminta Kementerian Pertahanan dan TNI untuk berkoordinasi dengan para kepala daerah, serta melibatkan berbagai pihak yang memiliki kompetensi di bidang teknik sipil.
“Saya kira silakan Menteri Pertahanan dan TNI koordinasi sama gubernur-gubernur ya. Silakan cari, bicara dengan ahli-ahli engineering ya, dari mungkin dari BUMN karya, dari PU dan juga dari fakultas-fakultas teknik kalau perlu dari perusahaan-perusahaan besar di dunia yang mampu membuat engineering work,” kata Prabowo
Dia bahkan meminta seluruh jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengerahkan seluruh kemampuan dalam penanganan dampak bencana dan normalisasi sungai.
“Pokoknya kita kerahkan semua upaya kita, ya, jadi jangan salah,” jelas Prabowo.