Suaranusantara.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan komitmen Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam memastikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan akuntabilitas sektor transportasi nasional.
Ia menekankan bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran negara.
“Di tengah dinamika efisiensi fiskal dan tuntutan peningkatan layanan publik, kami terus menjaga keseimbangan antara disiplin anggaran, penguatan keselamatan, peningkatan konektivitas, serta kebutuhan layanan transportasi,” ujar Dudy dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Pada Semester II 2024, BPK melaksanakan lima pemeriksaan di lingkungan Kemenhub, meliputi pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasilnya memuat sejumlah temuan dan rekomendasi yang menjadi dasar pembenahan sistem, prosedur, serta pengendalian internal di setiap unit kerja.
Hingga Semester I 2025, progres tindak lanjut rekomendasi tersebut telah mencapai 87,29 persen dari total 1.919 rekomendasi. Sebanyak 1.675 rekomendasi dinyatakan selesai, sementara sisanya masih dalam proses sesuai ketentuan yang berlaku.
Kemenhub juga menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II 2025 atas sejumlah objek pemeriksaan lainnya. Seluruh rekomendasi dalam laporan tersebut tengah ditindaklanjuti melalui langkah administratif dan teknis yang terukur.
Menurut Dudy, setiap rekomendasi BPK dipandang sebagai masukan konstruktif guna memperbaiki kebijakan dan program transportasi secara berkelanjutan. Konsistensi tersebut turut mengantarkan Kemenhub mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 kali berturut-turut sejak tahun 2013 hingga 2024.
“Kami berkomitmen menjadikan setiap rekomendasi sebagai dasar perbaikan yang terukur agar pembangunan transportasi semakin akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam rapat kerja itu juga dipaparkan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 yang telah terealisasi 88,88 persen dari pagu efektif. Sementara alokasi anggaran Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp28,48 triliun akan difokuskan pada peningkatan keselamatan, konektivitas, serta pelayanan transportasi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.