DPRD DKI Nilai Setahun Kepemimpinan Pramono–Rano Tunjukkan Arah Pembangunan Terukur

DPRD DKI Nilai Setahun Kepemimpinan Pramono–Rano Tunjukkan Arah Pembangunan Terukur

DPRD DKI Nilai Setahun Kepemimpinan Pramono–Rano Tunjukkan Arah Pembangunan Terukur

Suaranusantara.com- Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menilai satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, mulai menunjukkan arah pembangunan yang progresif serta terukur.

Penilaian tersebut disampaikan seiring berjalannya tahun pertama masa jabatan pasangan tersebut dari total lima tahun periode kepemimpinan.

Menurut Yuke, sejumlah program yang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai telah bergerak ke arah yang tepat dan mulai dirasakan manfaatnya oleh warga, meskipun beberapa di antaranya tidak tercantum dalam rencana awal. Ia menekankan bahwa indikator keberhasilan tidak semata ditentukan oleh capaian angka statistik, melainkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan.

Salah satu sektor yang disebut mulai memperlihatkan hasil adalah penanganan banjir. Yuke menilai, meski persoalan banjir belum sepenuhnya terselesaikan, kebijakan memprioritaskan penataan Kali Ciliwung merupakan langkah konkret yang patut diapresiasi. Menurutnya, fokus pada pembenahan satu sungai utama dapat menjadi fondasi untuk perbaikan sistem pengendalian banjir yang lebih luas ke depan.

Ia menambahkan, langkah-langkah awal tersebut perlu dijaga konsistensinya agar dampak kebijakan benar-benar berkelanjutan dan tidak berhenti pada tahap perencanaan. DPRD DKI, kata Yuke, akan terus memantau implementasi program agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh warga Jakarta.

“Yang paling terasa memang di penanganan banjir. Walaupun belum sepenuhnya selesai, paling tidak sudah ada keputusan untuk fokus menyelesaikan penataan salah satu sungai,” katanya.

Selain banjir, pengembangan jaringan transportasi hingga ke wilayah penyangga juga menjadi catatan positif. Yuke berharap, perluasan layanan tersebut dapat membantu mengurangi kemacetan di ibu kota. Namun, penyesuaian tarif dan kebijakan subsidi transportasi tetap perlu dikaji secara matang agar tidak membebani masyarakat.

Di sektor lingkungan, pembukaan dan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) juga dinilai cukup aktif dilakukan dalam setahun terakhir.

“Ke depan, persoalan sampah juga perlu menjadi perhatian serius. Tapi sejauh ini, tiga hal yang paling terasa adalah penanganan banjir, pengembangan transportasi, dan penambahan ruang terbuka hijau,” ucapnya.

Yuke menambahkan, respons masyarakat terhadap kinerja Pemprov DKI juga cukup positif. Hal itu menjadi indikator bahwa program-program yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi warga.

Meski demikian, ia mengingatkan masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait keterbatasan fiskal daerah. Kondisi tersebut menuntut Pemprov DKI lebih cermat dalam menentukan skala prioritas.

“Dengan fiskal yang terbatas, Pemprov harus benar-benar selektif. Program yang dipilih harus mampu menjawab kebutuhan Jakarta sebagai kota modern, sekaligus tetap menyentuh masyarakat secara langsung,” tuturnya.

Ia juga menyoroti persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang masih cukup tinggi. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas yang tidak boleh diabaikan.

“Kondisi ini memang tidak mudah. Tapi saya optimistis, dengan kepemimpinan yang mengayomi dan dukungan yang kuat, berbagai persoalan tersebut dapat diatasi secara bertahap,” tandas Yuke.

Exit mobile version