Suaranusantara.com- Di tengah ketidakpastian global, muncul isu reshuffle atau perombakan kabinet . Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menanggapi isu reshuffle kabinet dengan mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto lah yang tahu kapan waktunya.
Doli mengatakan reshuffle kabinet merupakan kewenangan Prabowo sebagai Presiden RI.
“Pertama saya sih kalau kembali ya pasti jawabannya standar. Kalau namanya reshuffle kabinet itu kan kewenangan mutlak atau apa namanya, hak prerogatif privilege-nya Pak Presiden, Pak Prabowo, gitu loh. Nah tentu beliau yang paling bisa menilai ya,” kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 6 April 2026.
Selain itu, Doli juga menegaskan bahwa Prabowo selaku Presiden tentu yang paling tahu betul langkah terbaik untuk Kabinet Merah Putih, terlebih di situasi geopolitik saat ini.
“Apakah situasi apa pun yang dihadapi termasuk situasi geopolitik internasional sekarang ini apakah punya dampak terhadap Indonesia sehingga memang harus kemudian diambil langkah-langkah, termasuk soal reshuffle. Itu yang paling tahu Pak Prabowo lah,” kata Doli.
Kendati demikian, ini menilai hingga saat ini situasi di kabinet masih terlihat aman.
“Tapi kan sejauh ini saya kira, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, ya, ini kan sampai sejauh ini masih terlihat aman, ya,” tambahnya.
Ia mencontohkan negara lain yang mulai menaikkan harga BBM menyikapi konflik di Timur Tengah. Menurut dia, menteri di Kabinet Merah Putih sudah melakukan sejumlah langkah yang progresif.
“Misalnya, kalau di tempat negara atau negara-negara lain, harga BBM sudah naik, kita tidak, gitu ya. Terus kemudian stok BBM kita, sampai hari ini pemerintah menyatakan masih aman, ya, juga situasi pangan kita juga masih aman, gitu,” ucapnya.
Ia mengatakan Kabinet Merah Putih cepat beradaptasi dengan situasi yang ada. Ia berharap kinerja dari menteri bisa terus konsisten.
“Nah, jadi artinya, Pak Prabowo dan kabinetnya sejauh ini memang sudah mengambil langkah antisipasi dan kemudian mengambil kebijakan-kebijakan yang apa namanya, cepat bisa menyesuaikan situasi,” kata Doli.
Doli juga mengaku ada kekhawatiran dalam situasi seperti itu apabila berlangsung lama.
“Walaupun kita khawatir juga, ya, kalau ini terus berlangsung lama, terus-menerus gitu ya kita khawatir juga itu akan berdampak kepada, ya tadi, kalau tadinya kita sekarang tidak naikkan harga, kita tidak mau, ya,” sambungnya.
Adapun isu reshuffle mencuat, menyusul dengan kondisi geopolitik hingga ekonomi tak menentu di tengah konflik Amerika, Israel, Iran, dan negara-negara Teluk.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menyebutkan menteri sebagai pemegang kebijakan mesti memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan bertindak sistematis.
“Di tengah ketidakpastian global, kabinet Prabowo Subianto tak cukup hanya menjalankan tugas yang rutinitas. Para menteri yang hanya menjalankan rutinitas akan terjebak pada beragam persoalan yang muncul,” kata Jamiluddin kepada wartawan, Selasa 31 Maret 2026.
Ia mengusulkan menteri yang lemah dalam menyelesaikan masalah mesti diganti. Jamaluddin tak ingin menteri tersebut justru menjadi beban bagi kabinet.
“Jadi, di saat krisis energi ini seyogyanya Prabowo dapat menilai para menterinya. Menteri yang lemah problem solving sudah saatnya di-reshuffle. Sebab menteri seperti ini hanya menjadi beban bagi Prabowo,” imbuhnya.