Suaranusantara.com- Sejumlah proyek infrastruktur besar di Indonesia kembali menjadi sorotan, terutama terkait pengawasan dan pelaksanaannya. Pemerintah menilai lemahnya kontrol dalam tahap eksekusi menjadi salah satu faktor utama membengkaknya biaya proyek.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa beberapa proyek strategis seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dan LRT Jabodebek sebenarnya memiliki konsep yang baik. Namun, kurangnya pengawasan membuat berbagai persoalan tidak tertangani dengan cepat.
Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut pada akhirnya memicu lonjakan biaya yang signifikan hingga mencapai puluhan triliun rupiah.
“Ada banyak yang kemarin-kemarin kan program infrastruktur tidak dimonitor. Ada Whoosh, LRT Jabodetabek. Sebetulnya proyeknya bagus, cuma tidak diawasi, sehingga ketika ada masalah tidak ada yang menangani. Akhirnya terjadi cost overrun berpuluh triliunan rupiah,” ujarnya di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Purbaya juga mengungkapkan pengalaman ketika menerima laporan dari pihak China yang terlibat dalam proyek tersebut. Ia menyebut adanya keluhan terkait lambatnya perkembangan pembangunan, khususnya dalam proses pembebasan lahan yang dinilai tidak berjalan sesuai harapan.
Menurutnya, setelah dua tahun berjalan, progres pembebasan lahan masih sangat terbatas, hanya mencakup sekitar 4 kilometer. Kondisi ini memunculkan pertanyaan dari pihak mitra mengenai hambatan yang terjadi di lapangan.
Selain itu, persoalan koordinasi antarlembaga pemerintah juga menjadi sorotan. Ia menilai tidak adanya kejelasan pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan proyek di tahap awal menyebabkan proses berjalan tidak efektif.
Purbaya menggambarkan situasi tersebut sebagai proses yang berbelit, di mana laporan justru berpindah-pindah antar kementerian tanpa solusi yang jelas.
Belajar dari pengalaman tersebut, ia menekankan bahwa proyek-proyek di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus dijalankan dengan disiplin tinggi serta sistem pengawasan yang kuat.
Ia juga menilai pentingnya koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, serta penggunaan sistem pemantauan berbasis real-time agar pelaksanaan proyek tetap terarah.
“Kalau tidak (dikawal), kita akan mengalami cost overrun delay yang akhirnya meningkatkan biaya investasi dan investor jadi kapok,” tegasnya.