Suaranusantara.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus memperkuat komitmen menghadirkan layanan transportasi publik yang inklusif, ramah, dan responsif bagi kelompok rentan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Arif Toha, mengatakan kelompok rentan hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses layanan transportasi, baik dari sisi sarana dan prasarana maupun sensitivitas pelayanan. Karena itu, pelayanan transportasi yang inklusif menjadi kebutuhan krusial sekaligus bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
“Kelompok rentan seringkali menghadapi hambatan ganda yaitu keterbatasan akses fisik dan kurangnya kepekaan layanan,” kata Arif Toha di Jakarta, Selasa (19/5).
Arif menegaskan, terdapat tiga fokus utama yang perlu menjadi perhatian bersama dalam mewujudkan transportasi inklusif. Ketiga fokus tersebut meliputi akselerasi kebijakan yang ramah kelompok rentan, penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor transportasi, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, transportasi yang responsif tidak hanya lahir dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, petugas di terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan perlu dibekali pelatihan terkait pelayanan terhadap kelompok berkebutuhan khusus.
Lebih lanjut, Arif mengatakan pembangunan transportasi tidak hanya berorientasi pada infrastruktur dan konektivitas, tetapi juga harus memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan yang setara. Hal tersebut mencakup penyandang disabilitas, lansia, perempuan, anak-anak, hingga masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Arif menilai tahun 2026 menjadi momentum penting bagi penyelenggara transportasi untuk melakukan transformasi layanan. Dalam lima tahun terakhir, sektor transportasi di Indonesia memang telah menunjukkan kemajuan signifikan. Namun, pembangunan transportasi yang berkeadilan dinilai belum sepenuhnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Namun, kita juga menyadari sepenuhnya bahwa pembangunan transportasi yang berkeadilan belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, anak-anak, serta masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar,” ujar Arif.