Suaranusantara.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026). Pertemuan ini khusus diadakan untuk membahas kesiapan implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang dijadwalkan berlaku mulai awal Juni mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan laporan langsung kepada Presiden terkait dua agenda besar yang akan segera berjalan.
BACA JUGA : Prabowo Apresiasi PDI Perjuangan Jadi Penyeimbang, Andreas Hugo Pareira: Memang Seharusnya Berada di Luar
“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.
Selain kebijakan DHE, agenda besar kedua yang dilaporkan adalah kesiapan ekspor komoditas strategis, seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy, yang nantinya akan dikoordinasikan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang bergerak cepat untuk menuntaskan seluruh instrumen regulasi pendukung agar kebijakan ini bisa berjalan tepat waktu tanpa kendala teknis.
“Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” katanya.
Tidak hanya fokus pada legalitas formal, pemerintah juga langsung bergerak merangkul para pelaku industri. Langkah ini diambil agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama dan komprehensif mengenai aturan baru tersebut.
“Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” pungkasnya.