Suaranusantara.com- Pemerintah akan menggelontorkan dana pemulihan pascabencana Sumatera senilai Rp 100 triliun yang dibagi selama tiga tahun yakni 2026 hingga 2028.
Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai rapat Koordinasi Penanganan Pascabencana Sumatera bersama DPR RI.
Dalam rapat tersebut DPR RI bersama pemerintah, sepakat Rencana Induk untuk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Tito mengatakan dalam rapat itu disepakati nilai yang diusulkan untuk pemulihan pascabencana Sumatera sebesar Rp 100,1 triliun.
“Nilai yang kami usulkan dan sudah disetujui di tingkat pemerintah nilainya Rp 100,1 triliun selama tiga tahun. 2026 totalnya Rp 38,9 triliun, 2027 Rp 32,9 triliun, 2028 Rp 28,2 triliun,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam konferensi pers di Gedung, Senin 25 Mei 2026.
Tito yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menyebut total ada 11.512 program kegiatan. Anggaran terbesar akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur.
“Yang prioritas utama di 2026 adalah infrastruktur, sungai, jalan, sekolah dan lain-lain, serta hunian tetap karena sudah terlalu lama di Huntara (hunian sementara),” jelas Tito.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah siap secara anggaran.
Kata Purbaya, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp.60 triliun sejak tahun lalu dan merupakan hasil efisiensi saja belum terserap semua.
“Ditanya anggaran siap nggak, saya bilang siap. Dari akhir tahun lalu kita sudah siapin Rp 60 triliun, ternyata dipakai lebih sedikit tahun ini karena dibagi tiga untuk pembangunan-pembangunan infrastrukturnya. Jadi sih kita siap,” kata Purbaya.
Meski demikian, Purbaya menyebut pencairan anggaran terkadang terkendala kelengkapan dokumen.
Ia meminta anak buahnya agar terus menindaklanjuti kepada kementerian dan lembaga (K/L) untuk melengkapi dokumen.
“Dulu kan mereka (K/L) ajui terus didiemin, saya bilang ke Dirjen saya sekarang, kalau ada pengajuan anggaran yang berhubungan dengan bencana ini, setiap kali difollow up, ditelepon K/L kalau kurang dokumennya. Nanti kalau mereka nggak bisa siapin, kita kirim orang ke sana untuk lebih siap lagi,” ucap Purbaya.
Purbaya meminta untuk tak perlu mengkhawatirkan soal dana. Sebab, Purbaya mengatakan uang ada.
“Jadi saya harapkan dengan langkah seperti itu, pencairan anggaran yang berhubungan dengan bencana akan lebih cepat. Jadi nggak usah takut. Duitnya ada, ada,” tambah Purbaya.