Suaranusantara.com- Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kini tengah menghantui para pekerja di sektor industri. Tak main-main, sebanyak 55.000 terancam PHK.
Hal ini dikarenakan harga gas indutri mengalami kenaikan. Perusahaan pun memilih mengambil langkah untuk merumahkan para pekerjanya karena tak menutup biaya produksi di tengah kenaikan harga gas industri.
Pihak Istana pun turun gunung guna mengantisipasi terjadinya gelombang PHK. Untuk itu, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bersama DPR RI membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK.
Sejauh ini Prasetyo bilang pihaknya mulai berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan dan sesuai dengan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto pemerintah akan segera mencari jalan keluar.
Dia bilang dalam satu atau dua hari ke depan pihaknya sudah keluar dengan sebuah solusi manjur untuk mengatasi masalah gas industri mahal.
Pemerintah akan menjamin semua sektor yang membutuhkan gas industri bisa mendapatkannya dan berkegiatan seperti biasa tanpa melakukan perampingan tenaga kerja.
“Mungkin dalam satu-dua hari ini kita akan ambil keputusan untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor yang membutuhkan gas, terutama di sektor industri, dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya,” tegas Prasetyo usai rapat di DPR dengan pemangku kepentingan terkait, Jumat 26 Juni 2026.
Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea yang turut hadir dalam rapat bersama Mensesneg, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli serta DPR RI mengungkapkan ada sekitar 55 ribu orang pekerja di bawah naungan KSPSI yang terancam di-PHK.
Harga gas mahal membuat pabrik puluhan ribu pekerja itu menghentikan operasinya dan membuat para buruh kehilangan pekerjaan.
“55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan itu PT Granito. Tiga hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK,” beber Andi Gani.
Dia mengungkapkan rapat yang dilakukan di DPR hari ini diyakini bakal membuahkan hasil. Dalam beberapa hari ke depan, Andi Gani bilang pemerintah akan mengumumkan kebijakan untuk mengatasi masalah harga gas industri mahal.
“Rapat tadi memutuskan dalam waktu satu dua hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri. Dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis. Ini dapat saya katakan sangat kritis,” tegas Andi Gani.