Suaranusantara.com- Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Said Iqbal, hari ini Kamis 2 Juli 2026 berencana akan menemui Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Said akan menemui Bahlil guna membahas evaluasi skema take or pay PT PLN (Persero) serta implementasi kebijakan harga gas industri sebesar US$13 per MMBTU.
Said menjelaskan revisi skema take or pay ini perlu dibahas lantaran menyangkut dengan kontrak pembelian listrik PLN yang berada di ranah Kementerian ESDM.
Said berharap revisi skema tersebut dapat memberikan keuntungan bagi PLN.
“Kami akan ketemu dengan Menteri Bahlil untuk merevisi isi perjanjian tersebut yang lebih menguntungkan PLN,” ujar Said usai bertemu Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Donny Oskaria di Jakarta, Kamis 2 Juli 2026 .
Salah satu usulan yang akan disampaikan ialah penyesuaian mekanisme pembayaran listrik dari pembangkit swasta.
Menurut dia, PLN semestinya hanya membayar energi listrik yang benar-benar diserap.
“Yang dibayar ya yang dipakai aja dong,” lanjutnya.
Selain itu, Said menilai pembayaran kontrak sebaiknya dilakukan menggunakan mata uang rupiah sehingga tidak menambah beban akibat fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat.
“Masa bayar pakai dolar, ya pakai rupiah saja,” ujarnya.
Di samping isu ketenagalistrikan, Said juga akan meminta klarifikasi mengenai cakupan kebijakan harga gas industri sebesar US$13 per MMBTU. Hal itu menyusul munculnya informasi bahwa kebijakan tersebut hanya berlaku di Jawa Barat.
Padahal, berdasarkan pembahasan di Satgas PHK, harga gas industri tersebut dipahami berlaku secara nasional sebagai upaya meningkatkan daya saing industri padat karya.
“Kalau Satgas PHK menjelaskan seluruh Indonesia,” katanya.
Karena itu, ia akan meminta penjelasan langsung kepada Bahlil apabila terdapat perbedaan interpretasi dalam implementasi kebijakan tersebut.
“Kalau nanti ada perbedaan tafsir ya nanti dalam pertemuan dengan Pak Bahlil saya akan menanyakan itu,” ujar Said.
Ia menegaskan, usulan penurunan harga gas sejak awal ditujukan untuk mendukung industri di berbagai daerah, khususnya sektor granit, keramik, serta tekstil dan produk tekstil (TPT) yang banyak menggunakan gas sebagai sumber energi dengan cakupan secara nasional.
“Oh nggak, seluruh Indonesia,” tegasnya.