Mendagri Tito Minta Purbaya Percepat Pencairan Anggaran Tambahan 4 Program Pascabencana Aceh

Mendagri Tito Karnavian temui Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa bahas soal anggaran tambahan 4 program (Instagram @menkeuri)

Mendagri Tito Karnavian temui Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa bahas soal anggaran tambahan 4 program (Instagram @menkeuri)

Suaranusantara.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera mencairkan anggaran tambahan empat program pascabencana Aceh.

Hal itu disampaikan Tito saat menemui Purbaya di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Senin 27 Juli 2026.

Kata Tito, empat program yang dimaksud merupakan program prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana Aceh.

Anggaran tambahan itu, kata Tito bertujuan untuk mempercepat pemulihan Aceh mulai dari sektor pertanian, kelautan dan perikanan, keagamaan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Empat program tersebut menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Sebab, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Nah ini yang tadi saya sampaikan pada rapat ini, ada empat (kementerian) yang menurut saya super prioritas. Yang mohon dari Bapak Menteri Keuangan bisa meng-approve secepat mungkin,” kata Tito.

Tito mengatakan tambahan anggaran yang diajukan mencapai sekitar Rp6 triliun. Dana itu akan dialokasikan untuk Kementerian Pertanian sebesar Rp2,6 triliun guna memperbaiki sawah dan perkebunan yang rusak dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rp1,5 triliun untuk rehabilitasi tambak ikan dan udang.

Kemudian, dana tersebut juga akan dialokasikan ke Kementerian Agama Rp4,8 triliun untuk memperbaiki pesantren, madrasah, dan rumah ibadah; serta Kementerian UMKM sekitar Rp600 miliar untuk membantu pemulihan warung, kafe, dan pelaku UMKM terdampak bencana.

Secara total, mengacu pada rincian angka yang disebutkan Tito, total kebutuhan anggaran empat program tersebut mencapai sekitar Rp9,5 triliun.

“Yang keempat (kementerian) ini saya memohon totalnya lebih kurang Rp6 triliun. Itu mohon di-approve,” ujar Tito.

Menurut Tito, dokumen administrasi dari kementerian terkait masih perlu dilengkapi. Namun, ia meminta proses komunikasi dan persetujuan dipercepat agar dana segera ditransfer.

“Kalau sudah di-transfer maka kami nanti, saya sebagai Ketua Satgas, akan bisa mendorong percepatan pemulihan rehab rekon Aceh,” ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Tito mengungkapkan pemerintah telah mencairkan Rp31,1 triliun dari total anggaran Rp39 triliun yang dialokasikan pada tahun ini untuk kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Aceh.

“Alhamdulillah sudah cair, ditransfer, di-approve oleh Menteri Keuangan. Dari Rp39 triliun sudah cair sampai Rp31,1 triliun di tujuh instansi yang menurut saya penting,” ujar Tito.

Ia merinci anggaran terbesar telah diterima Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp21,1 triliun untuk pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur sungai.

Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperoleh Rp4,1 triliun untuk memperbaiki 4.992 sekolah terdampak, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima Rp2,3 triliun untuk pembangunan hunian tetap, Kementerian Kesehatan sekitar Rp562 miliar untuk perbaikan fasilitas kesehatan, serta Kementerian Sosial sebesar Rp2,5 triliun untuk bantuan sosial dan jaminan hidup.

Di luar anggaran kementerian dan lembaga tersebut, Tito menyebut pemerintah juga telah menyalurkan Rp10,6 triliun langsung kepada Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, beserta pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak bencana.

Ia menegaskan pihaknya akan terus mengawasi pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi agar proses pemulihan berjalan sesuai target.

“Saya minta untuk kementerian maupun Satgas nanti akan mengekspos, menyampaikan kepada publik kegiatan-kegiatannya,” ujar Tito.

Exit mobile version