Suaranusantara.com– Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Dr. H. Abidin Fikri, S.H., M.H., menegaskan nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan melalui kebijakan konkret yang mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Abidin dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Pijenan-Kamijoro di Grand Rohan Hotel, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (6/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Abidin menyoroti aspirasi masyarakat terkait sekitar 120 tenaga Operasional dan Pemeliharaan (OP) jaringan irigasi yang hingga kini masih berstatus Pekerja Harian Lepas (PHL).
Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena tenaga OP memiliki peran strategis dalam memastikan distribusi air bagi lahan pertanian berjalan dengan baik, sekaligus mendukung ketahanan dan swasembada pangan.
“Implementasi nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan melalui kebijakan konkret yang mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana pemerintah memberikan perhatian terhadap tenaga OP pengairan yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan irigasi pertanian,” ujar Abidin.
Abidin mengatakan, perhatian terhadap tenaga OP merupakan bagian dari implementasi sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Menurutnya, pembangunan ketahanan pangan tidak hanya berbicara mengenai peningkatan produksi pertanian, tetapi juga harus memperhatikan para petugas yang bekerja menjaga infrastruktur pendukung pertanian.
“Ketika negara berbicara tentang swasembada pangan, maka kita juga harus memastikan mereka yang berada di garis depan menjaga jaringan irigasi mendapatkan perhatian dan kesejahteraan yang layak. Di situlah nilai keadilan sosial harus benar-benar hadir,” tegasnya.
Karena itu, Abidin mendorong pemerintah daerah bersama DPRD untuk memberikan perhatian terhadap kebijakan honor, status, dan kesejahteraan tenaga OP. Ia berharap aspirasi yang disampaikan dalam Sosialisasi Empat Pilar tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang memberikan kepastian dan perlindungan kepada tenaga OP.
“Pemerintah dan DPRD perlu melihat persoalan ini secara serius. Tenaga OP bukan sekadar pekerja teknis, tetapi memiliki kontribusi langsung terhadap keberlangsungan pertanian dan ketahanan pangan. Karena itu, aspek kepastian status dan kesejahteraan mereka harus menjadi perhatian,” katanya.
Ketua IP3A Pijenan-Kamijoro, Budi Subowo, mengatakan sekitar 120 tenaga OP yang selama ini dikenal sebagai penjaga pintu air masih berstatus tenaga honorer harian lepas dengan honor dari Pemerintah Daerah DIY. Pihaknya berharap pemerintah dan DPR dapat memperjuangkan kepastian status mereka menjadi PPPK atau sekurang-kurangnya PPPK Paruh Waktu.
Budi menjelaskan, tenaga OP memiliki tanggung jawab penting dalam mengatur distribusi air, baik ketika debit sungai meningkat pada musim penghujan maupun ketika terjadi kekurangan air. Keberadaan mereka membantu mencegah kerusakan tanaman akibat kelebihan air sekaligus mengurangi risiko gagal panen akibat kekurangan pasokan air.
Menanggapi aspirasi tersebut, Abidin mengatakan persoalan tenaga OP merupakan contoh nyata bagaimana nilai-nilai Empat Pilar, khususnya Pancasila, harus diterjemahkan dalam kehidupan bernegara. Menurutnya, Pancasila tidak boleh berhenti pada pemahaman normatif, tetapi harus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Pancasila tidak boleh berhenti sebagai nilai yang kita hafalkan. Pancasila harus hadir dalam kebijakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ketika petani membutuhkan air dan ada tenaga yang setiap hari memastikan air tersebut sampai ke lahan mereka, maka memperhatikan kesejahteraan tenaga OP juga merupakan bagian dari menghadirkan Pancasila,” ujar Abidin.
Selain persoalan tenaga OP, Abidin juga mendorong perhatian terhadap keberlanjutan jaringan irigasi mulai dari saluran primer hingga sekunder. Menurutnya, infrastruktur irigasi yang baik harus diikuti pemeliharaan berkelanjutan serta pengelolaan yang melibatkan masyarakat, termasuk organisasi petani pemakai air.
Panitia kegiatan sekaligus Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Bantul, Suwalijo, mengatakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tersebut diselenggarakan MPR RI bekerja sama dengan IP3A wilayah Pijenan-Kamijoro. Selain memperkuat wawasan kebangsaan, kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya sektor pertanian dan irigasi.
Sosialisasi menghadirkan Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI sekaligus anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dr. H. Abidin Fikri, S.H., M.H., serta anggota MPR RI/DPD RI perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. H. MZ Amirul Tamim, M.Si. Turut hadir Ketua Komisi B DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Adriana Wulandari, S.E., M.IP., serta anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).
Kegiatan yang diikuti sekitar 250 peserta tersebut membahas empat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Abidin menegaskan, penguatan Empat Pilar harus berjalan beriringan dengan upaya menghadirkan kebijakan yang adil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan sebagai bagian dari cita-cita bernegara.