PKS Ingin Wapres Pengganti Gibran Secepatnya, Biar Stabilitas Politik Terjaga

Suaranusantara.com- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka secepatnya berlangsung dan tidak berlarut-larut.

Hal ini agar stabilitas politik tetap terjaga sehingga pemerintah bisa fokus menyelesaikan persoalan rakyat hingga periode jabatan berakhir 2029.

“Dengan 53 kursi di parlemen, PKS siap berkontribusi menyukseskan proses pemilihan wakil presiden melalui MPR secara konstitusional. Kami berharap prosesnya berjalan baik dan tidak berlarut-larut, sehingga stabilitas politik terjaga dan pemerintah semakin fokus menyelesaikan persoalan masyarakat hingga akhir masa jabatan pada 2029,” ujar Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Kantor Presiden PKS, Pipin Sopian, Senin 16 November 2026.

Pipin menjelaskan, PKS menghormati berbagai aspirasi dan usulan nama calon wakil presiden (cawapres) yang muncul dari berbagai kalangan, baik elite maupun masyarakat luas.

Menurutnya, ini menunjukkan adanya partisipasi dan perhatian publik terhadap proses kepemimpinan nasional.

Sementara itu, Pipin menekankan PKS tidak menyodorkan nama kader untuk menjadi cawapres.

“Kami menghormati sepenuhnya kewenangan Presiden Prabowo dalam menentukan figur yang akan mendampingi beliau, serta menghormati partai-partai politik pengusung Pilpres 2024,” imbuh Pipin.

MPR memutuskan menggeser jadwal sidang paripurna pemilihan dan penetapan Wapres pengganti Gibran menjadi tanggal 9 Desember 2026.

Hal penundaan jadwal sidang paripurna pemilihan dan penetapan Wapres pengganti Gibran dibenarkan Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Habiburokhman melalui keterangannya pada Senin 16 November 2026.

Perubahan jadwal tersebut terjadi di tengah belum diumumkannya nama calon pengganti Gibran yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto.

“Niatan sejumlah fraksi untuk apa namanya merubah hari sidang Paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon. Tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh? 9. Diundur ya,” kata Habiburokhman.

Adapun alasan penundaan selama satu pekan itu diusulkan sejumlah fraksi di MPR dikarenakan benturan agenda kedewanan, baik di DPR maupun DPD, termasuk jadwal rapat komisi dan kunjungan kerja.

“Alasannya karena memang ada beberapa hal misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan baik DPR maupun DPD, ya seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja,” ujarnya.

Walau jadwal pemilihan diundur, Habiburokhman meminta proses persiapan dan verifikasi calon wakil presiden tetap berjalan sejak sekarang.

Menurutnya, penundaan sidang tidak boleh menghambat tahapan konstitusional, terutama karena nama calon harus segera disiapkan dan diajukan sesuai ketentuan.

“Saya kebetulan ditunjuk oleh partai untuk menjadi anggota tim verifikasi mengusulkan bahwa proses persiapannya dilakukan sejak saat-saat ini,” tegasnya.

Sidang paripurna yang dijadwalkan sebelumnya 2 Desember itu menyepakati pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon wakil presiden.

MPR selanjutnya membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc yang masing-masing beranggotakan 36 orang untuk mempersiapkan proses pemilihan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026, batas waktu konstitusional pemilihan tersebut jatuh pada 11 Januari 2027.

Dalam sidang paripurna, kedua kandidat yang lolos verifikasi akan menyampaikan pernyataan kesiapan.

Selanjutnya, sebanyak 732 anggota MPR yang terdiri atas 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD akan memberikan suara untuk menentukan satu wakil presiden pengganti.

Exit mobile version