Suaranusantara.com- dr Tifa terdakwa dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke 7 RI Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya meminta agar Mabes Polri melakukan pengujian ulang ijazah di Pusat Laboratorium Forensik (puslbfor).
Permintaan itu melalui LBH Muhammadiyah yang kini resmi menjadi kuasa hukum dr Tifa.
Mabes Polri menegaskan menolak keinginan dr Tifa untuk pengujian ulang ijazah Jokowi. Hal ini dikarenakan pengujian ijazah Jokowi di Puslabfor sudah dilakukan secara prosedural.
Mabes Polri menjelaskan, pengujian dilakukan secara prosedural, profesional, dan proporsional.
Hasil uji forensik yang merupakan kelengkapan berkas perkara penyidikan perkara tersebut telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum.
“Telah dilakukan uji di Puslabfor Polri kemudian dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya secara prosedural, profesional, dan proporsional,” tegas Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, dikutip, Senin, 16 November 2026.
Trunoyudo menegaskan bahwa hasil pengujian forensik terhadap ijazah atas nama Joko Widodo dapat dipergunakan untuk kepentingan proses hukum.
“Hasil pengujian forensik terhadap ijazah atas nama Joko Widodo dapat dipergunakan untuk memberikan kepastian hukum dan demi keadilan,” ucapnya.
Menurut Trunoyudo, karena pengujian forensik telah dilakukan oleh Puslabfor Polri, sehingga tidak diperlukan pengujian forensik baru terhadap objek ijazah.
“Dengan telah dilaksanakannya pengujian forensik, maka tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap objek ijazah tersebut,” pungkasnya.
Adapun Jokowi sendiri telah menunjukan ijazah miliknya dalam persidangan pada 5 November 2026 lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).
Namun, LBH Muhammadiyah menilai ijazah Jokowi memiliki kejanggalan lantaran tak dilengkapi transkip nilai.
“Ternyata ijazah itu tidak dilengkapi dengan transkrip nilai, menurut kami ini suatu kejanggalan,” kata Taufiq di Mabes Polri, Selasa, 10 November 2026.
Dikatakan, Ijazah itu dikeluarkan, dasarnya rekap akademik. Jadi tidak mungkin, ijazah itu tiba-tiba keluar, tidak ada riwayat studi dan akademik.
Untuk itu, pihaknya mendorong Mabes Polri untuk melakukan pengujian ulang terhadap ijazah Jokowi.
“Karena itu, hari ini, sesuai mendat dari pimpinan, kami hadir di Mabes Polri, dalam rangka mendesak kepada Kapolri agar melakukan uji labfor lanjutan,” ujarnya.
Hal ini kaitannya dengan dokumen-dokumen, yang menjadi prasyarat untuk penerbitan ijazah.
“Kenapa ini kita lakukan. ini bukan lagi persoalan privat, ini ijazah yang digunakan untuk menduduki jabatan publik, sebagai presiden dan wali kota,” ucapnya.
Sehingga ijazah bukan lagi privat, bahkan Komisi Informasi Publik sudah memutuskan, bahwa ijazah Jokowi itu informasi yang terbuka untuk umum, karena konsekuensi seorang yang memegang jabatan.
“Kita harus menjaga integritas demokrasi, jadi demokrasi tidak bisa dimanipulasi, dengan syarat prosedural yang seperti saat ini, yang meragukan,” katanya.
Karena itu, dalam rangka menjaga integritas, pihaknya ingin persoalan ini dibuka seterang-terangnya. Sehingga ke depan tidak terjadi lagi hal yang sama.
“Kita harus menuntaskan masalah ini, kami dalam rangka menuntut, membuka seterang-terangnya, fakta-faktanya sehingga tidak ada lagi fakta yang ditutupi,” ucapnya.


















Discussion about this post