Suaranusantara.com- DPR RI pada Kamis 19 November 2026 telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi Undang-Undang (UU).
Dalam isi UU Perampasan Aset, di mana pelaku korupsi tidak hanya merasakan tidur di balik jeruji besi atau penjara, melainkan uang hasil kejahatan tindak pidana korupsi harus dikembalikan ke negara serta korban dan koruptor tidak boleh menikmati hasil.
Menurut Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyambut positif pengesahan UU Perampasan Aset tersebut.
Hal ini dikarenakan, keberhasilan penanganan korupsi hanya berorientasi pada masa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.
Sementara itu, untuk uang hasil tindak kejahatan korupsi masih bisa dinikmati tanpa adanya pengembalian ke negara atau korban yang dirugikan.
“Selama ini kita terlalu fokus pada berapa tahun koruptor dihukum penjara, tetapi sering lupa menghitung berapa banyak uang hasil korupsi yang benar-benar berhasil dikembalikan. Seorang koruptor bisa saja menjalani hukuman, tetapi setelah bebas masih menikmati kekayaan hasil kejahatannya. Bahkan, kekayaan itu bisa dinikmati keluarganya atau pihak lain. Paradigma seperti ini harus diakhiri,” kata Hardjuno, Kamis 19 November 2026.
Menurut Hardjuno, hukuman penjara belum tentu memberikan efek jera optimal apabila pelaku masih dapat menikmati keuntungan ekonomi dari tindak pidana yang dilakukan.
Karena itu, pemberantasan korupsi harus memastikan kejahatan tidak lagi memberikan keuntungan finansial bagi pelaku maupun pihak yang menerima atau menyembunyikan hasil kejahatan.
Meski mengapresiasi pengesahan UU Perampasan Aset, Hardjuno mengingatkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dikaji, terutama terkait perlindungan hak milik, kepastian hukum, serta kewenangan negara dalam melakukan perampasan aset.
Hardjuno yang menempuh pendidikan doktoral hukum di Universitas Airlangga (Unair) dengan disertasi mengenai RUU Perampasan Aset menilai pengesahan regulasi tersebut tidak serta-merta mengakhiri perdebatan hukum.
“Sebagai akademisi, saya melihat masih ada ruang perdebatan terhadap sejumlah ketentuan dalam undang-undang ini. Seluruh elemen masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi apabila menilai ada norma yang bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi masih tersedia waktu sekitar satu tahun sebelum undang-undang ini berlaku efektif. Masa transisi tersebut perlu dimanfaatkan untuk mengkaji dan menyempurnakan kesiapan pelaksanaannya,” ujarnya.
Hardjuno menegaskan perampasan aset harus menjangkau kekayaan hasil kejahatan yang disembunyikan, dialihkan, maupun ditempatkan atas nama pihak lain.
Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan pembuktian asal-usul aset serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh harta secara sah dan beritikad baik.
Menurutnya, aset hasil tindak pidana tidak seharusnya lolos dari upaya pemulihan hanya karena telah dipindahkan kepada keluarga, dititipkan kepada orang lain, atau disimpan melalui badan usaha.
“Mau aset itu disimpan atas nama sendiri, dialihkan kepada keluarga, dititipkan kepada orang lain, atau disembunyikan melalui perusahaan, sepanjang dapat dibuktikan berasal dari tindak pidana, negara harus bisa merampasnya. Tentu hak pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik tetap harus dilindungi,” katanya.
Ia juga menyoroti ketentuan perampasan aset ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Menurutnya, kematian pelaku tidak semestinya menghapus hak negara maupun korban untuk memperoleh kembali kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
Ketentuan tersebut dinilai penting untuk mencegah aset hasil korupsi berpindah kepada ahli waris dan kemudian diperlakukan sebagai kekayaan keluarga yang sah.
Meski demikian, aset keluarga yang diperoleh secara legal tetap harus dilindungi dari perampasan tanpa dasar pembuktian.
“Kalau seorang koruptor meninggal dunia, bukan berarti uang hasil korupsinya otomatis menjadi warisan yang boleh dinikmati keluarganya. Yang harus dilihat adalah asal-usul hartanya. Kalau terbukti berasal dari korupsi, aset itu tetap harus bisa dirampas. Tetapi jangan sampai harta keluarga yang diperoleh secara sah ikut dirampas tanpa dasar pembuktian,” tegasnya.
Selain mekanisme perampasan, Hardjuno turut menyoroti rencana pembentukan badan pengelola aset rampasan dan badan pengawas perampasan aset.
Ia menilai kedua lembaga tersebut harus memiliki pembagian kewenangan yang jelas serta tidak tumpang tindih dengan institusi penegak hukum yang telah ada.
Transparansi dalam pengelolaan aset menjadi hal penting untuk mencegah munculnya penyimpangan baru setelah kekayaan hasil kejahatan berhasil dirampas.
“Jangan sampai kita berhasil merampas aset koruptor, tetapi kemudian aset itu justru menjadi sumber penyimpangan baru dalam pengelolaannya. Masyarakat harus bisa mengetahui berapa nilai aset yang dirampas dan ke mana hasilnya digunakan,” katanya.
Hardjuno menilai keberhasilan penerapan UU Perampasan Aset nantinya tidak cukup diukur dari jumlah perkara yang ditangani atau aset yang disita.
Indikator yang lebih penting adalah nilai kekayaan hasil kejahatan yang benar-benar berhasil dipulihkan dan dikembalikan kepada negara maupun masyarakat yang menjadi korban.
Ia berharap regulasi tersebut dapat mengubah perhitungan ekonomi para pelaku korupsi. Dengan memastikan hasil kejahatan tidak dapat dinikmati, penegakan hukum diharapkan mampu menghilangkan anggapan bahwa menjalani hukuman penjara merupakan konsekuensi yang sepadan untuk mempertahankan kekayaan hasil korupsi.
