Suara Nusantara
Advertisement
  • Politik
  • Olahraga
  • Daerah
  • Nasional
  • Entertainment
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Lainnya
    • Lifestyle
    • Internasional
    • Pendidikan
    • Wisata
    • Indeks
No Result
View All Result
  • Login
Suara Nusantara
  • Politik
  • Olahraga
  • Daerah
  • Nasional
  • Entertainment
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Lainnya
    • Lifestyle
    • Internasional
    • Pendidikan
    • Wisata
    • Indeks
No Result
View All Result
  • Login
Suara Nusantara
Home Nasional

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Harta Kekayaan Hasil Korupsi Dikembalikan Negara Koruptor Tak Boleh Nikmati Hasil

Feri Spt by Feri Spt
20 November 2026
in Nasional
Reading Time: 2 mins read
A A
DPR sahkan UU Perampasan Aset (Instagram @dpr_ri)

DPR sahkan UU Perampasan Aset (Instagram @dpr_ri)

1
SHARES
10
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Suaranusantara.com- DPR RI pada Kamis 19 November 2026 telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi Undang-Undang (UU).

Dalam isi UU Perampasan Aset, di mana pelaku korupsi tidak hanya merasakan tidur di balik jeruji besi atau penjara, melainkan uang hasil kejahatan tindak pidana korupsi harus dikembalikan ke negara serta korban dan koruptor tidak boleh menikmati hasil.

Menurut Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyambut positif pengesahan UU Perampasan Aset tersebut.

BACAJUGA

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Ini Daftar Aset yang Bisa Dirampas

Delapan Fraksi Sepakat, RUU Perampasan Aset Melangkah ke Rapat Paripurna DPR

Hal ini dikarenakan, keberhasilan penanganan korupsi hanya berorientasi pada masa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.

Sementara itu, untuk uang hasil tindak kejahatan korupsi masih bisa dinikmati tanpa adanya pengembalian ke negara atau korban yang dirugikan.

“Selama ini kita terlalu fokus pada berapa tahun koruptor dihukum penjara, tetapi sering lupa menghitung berapa banyak uang hasil korupsi yang benar-benar berhasil dikembalikan. Seorang koruptor bisa saja menjalani hukuman, tetapi setelah bebas masih menikmati kekayaan hasil kejahatannya. Bahkan, kekayaan itu bisa dinikmati keluarganya atau pihak lain. Paradigma seperti ini harus diakhiri,” kata Hardjuno, Kamis 19 November 2026.

Menurut Hardjuno, hukuman penjara belum tentu memberikan efek jera optimal apabila pelaku masih dapat menikmati keuntungan ekonomi dari tindak pidana yang dilakukan.

Karena itu, pemberantasan korupsi harus memastikan kejahatan tidak lagi memberikan keuntungan finansial bagi pelaku maupun pihak yang menerima atau menyembunyikan hasil kejahatan.

Meski mengapresiasi pengesahan UU Perampasan Aset, Hardjuno mengingatkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dikaji, terutama terkait perlindungan hak milik, kepastian hukum, serta kewenangan negara dalam melakukan perampasan aset.

Hardjuno yang menempuh pendidikan doktoral hukum di Universitas Airlangga (Unair) dengan disertasi mengenai RUU Perampasan Aset menilai pengesahan regulasi tersebut tidak serta-merta mengakhiri perdebatan hukum.

“Sebagai akademisi, saya melihat masih ada ruang perdebatan terhadap sejumlah ketentuan dalam undang-undang ini. Seluruh elemen masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi apabila menilai ada norma yang bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi masih tersedia waktu sekitar satu tahun sebelum undang-undang ini berlaku efektif. Masa transisi tersebut perlu dimanfaatkan untuk mengkaji dan menyempurnakan kesiapan pelaksanaannya,” ujarnya.

Hardjuno menegaskan perampasan aset harus menjangkau kekayaan hasil kejahatan yang disembunyikan, dialihkan, maupun ditempatkan atas nama pihak lain.

Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan pembuktian asal-usul aset serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh harta secara sah dan beritikad baik.

Menurutnya, aset hasil tindak pidana tidak seharusnya lolos dari upaya pemulihan hanya karena telah dipindahkan kepada keluarga, dititipkan kepada orang lain, atau disimpan melalui badan usaha.

“Mau aset itu disimpan atas nama sendiri, dialihkan kepada keluarga, dititipkan kepada orang lain, atau disembunyikan melalui perusahaan, sepanjang dapat dibuktikan berasal dari tindak pidana, negara harus bisa merampasnya. Tentu hak pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik tetap harus dilindungi,” katanya.

Ia juga menyoroti ketentuan perampasan aset ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Menurutnya, kematian pelaku tidak semestinya menghapus hak negara maupun korban untuk memperoleh kembali kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Ketentuan tersebut dinilai penting untuk mencegah aset hasil korupsi berpindah kepada ahli waris dan kemudian diperlakukan sebagai kekayaan keluarga yang sah.

Meski demikian, aset keluarga yang diperoleh secara legal tetap harus dilindungi dari perampasan tanpa dasar pembuktian.

“Kalau seorang koruptor meninggal dunia, bukan berarti uang hasil korupsinya otomatis menjadi warisan yang boleh dinikmati keluarganya. Yang harus dilihat adalah asal-usul hartanya. Kalau terbukti berasal dari korupsi, aset itu tetap harus bisa dirampas. Tetapi jangan sampai harta keluarga yang diperoleh secara sah ikut dirampas tanpa dasar pembuktian,” tegasnya.

Selain mekanisme perampasan, Hardjuno turut menyoroti rencana pembentukan badan pengelola aset rampasan dan badan pengawas perampasan aset.

Ia menilai kedua lembaga tersebut harus memiliki pembagian kewenangan yang jelas serta tidak tumpang tindih dengan institusi penegak hukum yang telah ada.

Transparansi dalam pengelolaan aset menjadi hal penting untuk mencegah munculnya penyimpangan baru setelah kekayaan hasil kejahatan berhasil dirampas.

“Jangan sampai kita berhasil merampas aset koruptor, tetapi kemudian aset itu justru menjadi sumber penyimpangan baru dalam pengelolaannya. Masyarakat harus bisa mengetahui berapa nilai aset yang dirampas dan ke mana hasilnya digunakan,” katanya.

Hardjuno menilai keberhasilan penerapan UU Perampasan Aset nantinya tidak cukup diukur dari jumlah perkara yang ditangani atau aset yang disita.

Indikator yang lebih penting adalah nilai kekayaan hasil kejahatan yang benar-benar berhasil dipulihkan dan dikembalikan kepada negara maupun masyarakat yang menjadi korban.

Ia berharap regulasi tersebut dapat mengubah perhitungan ekonomi para pelaku korupsi. Dengan memastikan hasil kejahatan tidak dapat dinikmati, penegakan hukum diharapkan mampu menghilangkan anggapan bahwa menjalani hukuman penjara merupakan konsekuensi yang sepadan untuk mempertahankan kekayaan hasil korupsi.

Tags: DPR RIPerampasan AsetUU
ADVERTISEMENT

BERITA Lainnya

Panitia Tim Ad Hoc MPR bicara soal Presiden Prabowo akan kirim 2 nama Wapres pengganti Gibran (Instagram @breaking_indonesia_com)
Nasional

MPR Bilang Prabowo Akan Kirim 2 Nama Wapres Pengganti Gibran 25 November

by Feri Spt
20 November 2026

Suaranusantara.com- Presiden Prabowo Subianto akan segera mengirimkan dua nama...

Presiden Rusia Vladimir Putin saat pidato di KTT ke 33 APEC, Kamis 19 November 2026 (Instagram @rusiainfo)
Nasional

Pujian Putin untuk Indonesia: Jadi Negara dengan Ekonomi Tercepat

by Feri Spt
20 November 2026

Suaranusantara.com- Presiden Rusia, Vladimir Putin memuji Indonesia sebagai negara...

Momen pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela KTT ke 33 APEC di China (Instagram @sekretariat.kabinet)

Di Sela-sela KTT APEC Prabowo dan Putin Bicara Empat Mata, Apa yang Dibahas?

20 November 2026
Kerja Sama RI-Tiongkok, Prabowo Kantongi Investasi Rp 1.300 Triliun

Kerja Sama RI-Tiongkok, Prabowo Kantongi Investasi Rp 1.300 Triliun

19 November 2026
Hadiri Gala Dinner KTT ke 33 APEC, Prabowo Disambut Jinping dan Duduk di Sebelah Putin

Hadiri Gala Dinner KTT ke 33 APEC, Prabowo Disambut Jinping dan Duduk di Sebelah Putin

19 November 2026
Bareskrim Polri gelar perkara kasus dugaan makar Listyo Sigit Cs (Instagram @voiceindonesia.co)

Hari Ini Bareskrim Polri Gelar Pekara Dugaan Makar oleh Listyo Sigit Cs, Libatkan Ahli

19 November 2026

Discussion about this post

POPULER MINGGU INI

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani tanggapi soal kebijakan WFH (Instagram @shibtawidjajakamdani)

Begini Kata Pengusaha Soal Opsi WFH Demi Hemat BBM Imbas Perang Timur Tengah

8 months ago
Rupiah Melemah, Dolar AS Kuat (Dok ilustrasi)

Rupiah Menguat Tipis di Tengah Ketegangan Timur Tengah dan Menjelang RDG BI

8 months ago
Ilustrasi harga emas mulai dari Antam mengalami kenaikan (instagram @sukabumikuid)

Harga Emas Antam Kembali Melemah Buyback Ikut Turun

8 months ago
Salah satu twibbon Lebaran 2026 (twibbonize.com)

Idulfitri 1447 H Segera Tiba, Berikut Link Twibbon Lebaran 2026 Download Gratis Langsung Pejeng Status di Medsos

8 months ago
Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira (Instagram @andreaspareira)

Prabowo Akan Tertibkan Pengamat Tak Suka Pemerintahannya, PDI Perjuangan: Ini Risiko Rakyat yang Telah Memilih

8 months ago

TOPIK: PEMILU 2024

PDIP Menang Pemilu Tiga Kali Beruntun, Tapi Citra Publik Menurun?

Rekomendasi Rakernas V PDI Perjuangan: Penyalahgunaan Kekuasaan Jadi Biang Kerok Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

Ketua KPU RI di Laporkan ke DKPP; Lakukan Pelanggaran Kode Etik dengan Cara Merayu sampai Buat Asusila

Djarot Sebut PDIP Akan Layangkan Gugatan Pemilu 2024 ke PTUN

450 ASN di Laporkan ke Bawaslu Atas Dugaan Pelanggaran Netralitas Pemilu 2024

PILIHAN EDITOR

Andreas Hugo Pareira Minta Revisi UU HAM Tetap Jaga Kemandirian Komnas HAM

Pertahankan Hasil Disertasinya, Marinus Gea Tegaskan ESG Bukan Beban, tapi Sumber Nilai Perusahaan

Bocoran Terbaru Samsung Galaxy S26 Ultra: Pengisian Daya Lebih Cepat, Lebih Cerdas?

Soal Kasus Pandji, Marinus Gea: Demokrasi Tak Boleh Kalah oleh Rasa Tersinggung

Marinus Gea Tanggapi Temuan KPAI: Dugaan Pelecehan oleh Polisi Harus Diusut Tuntas

BERITA TERKINI

Momen Presiden AS Donald Trump ketiduran saat Xi Jinping pidato di KTT ke 33 APEC (Instagram @americasadmin)
Internasional

Xi Jinping Pidato di KTTA APEC, Trump Malah Ketiduran

by Feri Spt
20 November 2026

Suaranusantara.com- Sebuah momen menarik terjadi di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 33 APEC yang berlangsung di...

DPR sahkan UU Perampasan Aset (Instagram @dpr_ri)

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Harta Kekayaan Hasil Korupsi Dikembalikan Negara Koruptor Tak Boleh Nikmati Hasil

20 November 2026
Kumpulkan Alat Bukti Dugaan Makar Listyo Sigit Cs, Bareskrim Geledah Sejumlah Lokasi Dijadikan Posko

Kumpulkan Alat Bukti Dugaan Makar Listyo Sigit Cs, Bareskrim Geledah Sejumlah Lokasi Dijadikan Posko

19 November 2026
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra bicara soal kasus penyadapan Prabowo mengarah ke tindakan makar (Instagram @yusrilihzamhd)

Yusri: Penyadapan Prabowo Berkembang ke Arah Tindakan Makar

19 November 2026
Polri Ungkap Rumah Irjen Eko Hadi Dijadikan Posko Kasus Dugaan Makar

Polri Ungkap Rumah Irjen Eko Hadi Dijadikan Posko Kasus Dugaan Makar

18 November 2026
Load More

Subscribe to our newsletter

Footer-Suara-Nusantara-Logo

SuaraNusantara.com menerapkan jurnalisme sesuai kaidah jurnalistik dan asas kemanusiaan agar berita disajikan tidak saja objektif dan bermakna, melainkan juga mampu membangkitkan optimisme dan perilaku positif para pembaca.

  • Disclaimer
  • Karier
  • Kode Etik
  • Info Iklan
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Tentang Kami
  • UU Pers

PLATFORM LAINNYA

  • marinus gea
  • storia studio
  • marinus-gea-logo
  • morege

IKUTI KAMI

© 2022 Suara Nusantara. All rights reserved.

 

Welcome Back!

Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Login
  • Politik
  • Olahraga
  • Daerah
  • Nasional
  • Entertainment
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Lainnya
    • Lifestyle
    • Internasional
    • Pendidikan
    • Wisata
    • Indeks

SuaraNusantara.com menerapkan jurnalisme sesuai kaidah jurnalistik dan asas kemanusiaan agar berita disajikan tidak saja objektif dan bermakna, melainkan juga mampu membangkitkan optimisme dan perilaku positif para pembaca.

©2025 SuaraNusantara.com