Relaisasi Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah disebut Masih Rendah

SuaraNusantara.com-Kebutuhan akan perumahan terus meningkat, tetapi sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal tersebut disampaikan pengamat properti Panangian Simanungkalit.

Menurutnya, Meskipun pemerintah telah menetapkan target zero backlog pada tahun 2045, perumahan MBR masih menghadapi masalah yang belum teratasi. Ia mendesak perlunya kebijakan dan program yang matang serta strategi yang cerdas untuk mencapai target tersebut.

“Salah satu cara yang paling simple adalah menambah jumlah subsidi perumahan. Subsidi kita sekarang kan cuma Rp 20 triliun. Bandingkan dengan subsidi pendidikan yang mencapai Rp 570 triliun. Jadi untuk perumahan tidak sampai 3% (dari APBN). Bandingkan dengan negara-negara yang sudah maju, atau yang dekat bandingkan dengan Malaysia yang anggaran perumahannya sudah mendekati 10%,” jelasnya melalui keterangan tertulis, Kamis 5 Oktober 2023.

Baca Juga: Anies Puji Kinerja Jokowi, Tapi Tak Setuju Subsidi Mobil Listrik

Panangian juga mengkritik klaim Kementerian PUPR yang menyatakan telah membangun 1 juta rumah setiap tahunnya, tetapi angka backlog perumahan masih tetap tinggi. Dia menyatakan bahwa upaya keras diperlukan untuk mencapai target zero backlog pada tahun 2045, dengan membangun sekitar 600 ribu unit per tahun.

Selain itu, Panangian menyebut perlu peningkatan subsidi perumahan dari pemerintah, mengingat subsidi di bidang perumahan masih terbilang kecil dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia. Dia juga menyarankan peningkatan realisasi KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dan pembangunan rusunami (rumah susun sederhana milik). Total dana yang dibutuhkan untuk rencananya adalah sekitar Rp 101 triliun per tahun.

Selain itu, Panangian menganggap bahwa kegagalan dalam membangun rusunami terlihat pada pemerintah daerah dan pengembang yang enggan untuk membangunnya.

Baca Juga: KPK Mengamankan Uang Senilai Rp30 Miliar dan Senjata Api Saat Penggeledahan di Rumah Dinas Menteri Pertanian

Secara keseluruhan, tantangan perumahan MBR di Indonesia memerlukan perhatian serius dan langkah-langkah konkret untuk mencapai target zero backlog pada tahun 2045.