SuaraNusantara.com-Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah aset negara di DKI Jakarta masih dikuasai oleh pihak lain, dan pemerintah mengalami kesulitan dalam menertibkannya. Meskipun rincian aset tersebut tidak diungkapkan, permasalahan ini dianggap penting terutama dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara.
Rionald Silaban, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, menyebut bahwa pemerintah perlu mencatat dan menyelesaikan status aset BMN di DKI Jakarta untuk menghitung potensi keuntungan negara dari pengelolaan yang optimal. Dia juga mengajak Pemerintah Daerah untuk mengikuti rancangan operasional dalam rangka kepindahan Ibu Kota Negara guna menghindari akuisisi aset negara oleh pihak non-pemerintah.
Baca Juga: Sri Mulyani: Perekonomian Indonesia Tetap Stabil di Tengah Tantangan Global
“Berdasarkan laporan yang saya terima dari kawan-kawan dan diskusi saya dalam beberapa orang, ternyata di Jakarta ini banyak aset BMN, dan saya engga usah sebutin tempatnya, unfortunately terhadap aset-aset BMN itu bisa dilakukan pendudukan dan kita sulit menertibkannya,” tutur dia, dalam diskusi virtual, Senin 23 Oktober 2023.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sebelumnya juga menyatakan bahwa masih banyak aset negara yang belum dikelola secara optimal, baik gedung maupun tanah, dan hal ini memengaruhi nilai tambah yang seharusnya diberikan oleh aset-asat strategis tersebut kepada negara. Sri Mulyani mengharapkan pemaksimalan pemanfaatan aset-asat negara ini untuk menghindari biaya pengelolaan yang memberatkan negara.
Baca Juga: Lindungi UMKM; Kemenkeu Percepat Penerapan Aturan Impor
“Sering yang muncul di masyarakat ada gedung di daerah strategis tapi kosong atau bahkan dijadikan gudang, sehingga dia tidak memunculkan opportunity cost atau nilai tambah yang harusnya bisa dumuculakn dari aset-aset strategis,” tutur Sri Mulyani, dalam Malam Penganugerahan The Asset Manager 2023, di Jakarta, Selasa 17 Oktober 2023.