Suaranusantara.com- Presiden Jokowi dinilai mulai terang-terangan memberikan dukungan terhadap pasangan capres Prabowo dan Gibran pada pemilihan presiden.
Dugaan tersebut setelah Jokowi memberikan pernyataan terkati presiden dapat kampanye dan memihak ke salah satu capres. Pernyataan Jokowi itu kemudian tuai kontroversi dari berbagai pihak.
Aktivis sekaligus Co-Founder Youth Society Bryan Pasek Mahararta menilai, dukungan Presiden Joko Widodo untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran semakin terang benderang.
“Presiden sendiri telah menyatakan netral di tahun 2023. Tapi gelagatnya tidak pernah menunjukan jika beliau netral. Dan hari ini kita bisa lihat bahwa Jokowi berpihak,” ungkap pria yang akrab disapa Ibenk ini dalam disksui daring bertajuk ‘Gelagat Presiden Jokowi di Pilpres 2024: Netral atau Tuna Netral?’
Ibenk menyayangkan sikap Jokowi yang semakin hari semakin menunjukan kepentingan kelompoknya, ketimbang kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, adanya rekayasa hukum di MK yang diduga kuat sebagai jalan meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dan terbaru soal menyinggung jalan rusak di Jawa Tengah kecuali Solo.
“Ya kita lihat di Pilpres ini, semakin menunjukan bahwa yang ingin dibangun Jokowi di akhir periodenya yaitu dinasti politik. Ini bukan lagi kemunduran demokrasi tetapi sudah pembelokan sejarah reformasi.” tuturnya.
Menurutnya, menjelang akhir masa kepemimpinan justru keberpihakan dalam Pilpres ini sosok Jokowi sendiri sudah tidak layak dianggap sebagai Negarawan.
“Sikap Jokowi ini sudah gugur sebagai negarawan saking sayangnya bapak kepada anaknya. Reformasi itu warisan demokrasi konstitusional bukan selera penguasa apalagi warisan keluarga”, ucapnya.
Co-Founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna mengatakan, diskusi ini merupakan upaya membangun kesadaran kelompok intelektual terhadap sikap kesewenang-wenangan Jokowi dan upaya pelemahan demokrasi. Dia melihat bahwa Jokowi lebih mementingkan keluarga pribadinya ketimbang membangun bangsa dan negara.
“Ini yang menjadi perhatian kita bersama,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa presiden dan menteri mempunyai hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu. Hanya saja, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Jokowi menyatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-cawapres) Pilpres 2024.
“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Sontak pernyataan presiden ini mendapatkan respons yang beragam dari berbagai tokoh dan masyarakat. Banyak yang menilai, pernyataan Jokowi ini semakin menegaskan keberpihakan Jokowi untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.