SuaraNusantara.com- PDI Perjuangan sebelumnya disebut mengisyaratkan bakal menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo, namun dengan tegas hal itu Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyebutkan tak mengenal istilah oposisi dan koalisi.
Megawati Soekarnoputri menyebutkan bahwa PDI Perjuangan tak mengenal istilah koalisi dan oposisi saat menyampaikan pidato pembukaan di Rakernas V PDIP yang digelar Jumat 24 Mei 2024 di Ancol, Beach City, Jakarta Utara.
Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya menyebutkan PDI Perjuangan adalah presidensial.
“Saya harus mengatakan karena saya waktu mereka bertiga (Ketua Umum PPP, Perindo, Hanura) itu minta pada saya kalau kami bergabung… yang lucu bilangnya begini ‘Ibu kalau kami koalisi’. Ndak bisa, saya langsung bilang begitu,” kata Megawati membuka Rakernas PDI-P di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat 24 Mei 2024.
Lalu Megawati pun meminta kepada seluruh kadernya kepada Mahfud MD soal ketatanegaraan PDI Perjuangan yang menganut sistem presidensial.
“Karena saudara-saudara sekalian, anak-anakku tersayang, harus distressing bahwa banyak sekali mereka yang salah karena dalam sistem ketatanegaraan kita, boleh tanya pada Pak Mahfud. Sistem kita adalah presidential system jadi bukan parlementer. Jadi sebetulnya kita ini tidak ada koalisi lalu oposisi,” ujarnya melanjutkan.
Oleh karena itu, menurut Megawati, kerja sama politik dengan PPP, Hanura, dan Perindo tidak bisa disebut sebagai koalisi.
“Jadi memang agak susah sebetulnya karena kalau tidak ikut lalu apa ya? Jadi saya bilang pada mereka bertiga kerja sama karena memang begitulah, tidak bisa koalisi. Karena kita sistemnya nanti parlementer,” katanya.
Kemudian, Megawati mengatakan bahwa apabila tidak berkoalisi maka disebut tidak bekerja sama. Sebab, Indonesia menganut sistem presidensial
“Lalu, kalau ada yang bertanya kepada saya, kalau tidak ikut? Tidak ini, ya itu artinya tidak ada bersama-sama. Jadi semua pada diam. nah itu yang saya ingin stressing,” ujarnya.
Terkait posisi PDI Perjuangan, Megawati tidak menjelaskan secara gamblang apakah akan berada di luar atau di dalam pemerintahan.
Sebab, Presiden ke-5 RI ini hanya mengatakan bahwa PDI-P tetap harus mendengarkan suara akar rumput dan terus berjuang untuk mewujudkan demokrasi yang sehat.
Menurut dia, hal itu yang harus menjadi skala prioritas guna dibahas dalam Rakernas V yang digelar selama tiga hari mulai Jumat 24 Mei hingga Minggu 26 Mei mendatang.
*