Suaranusantara.com- Saat ini masyarakat tengah dihadapkan persoalan terkait libur sekolah selama Ramadhan 2025 yang telah disepakati oleh pemerintah.
Adapun pemerintah melalui tiga kementerian yakni Kementerian Pendidikan Dasar, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama telah menyepakati libur sekolah selama Ramadhan 2025.
Kesepakatan libur sekolah selama Ramadhan 2025 telah dibahas pada Selasa 14 Januari 2025 malam dan akan segera diterbitkan Surat Edaran (SE).
Namun, hal itu menuai pro dan kontra masyarakat sebab pasti akan berpengaruh banyak terhadap guru dan murid, terlebih saat ini kurikulum tengah diperbaiki.
Lantaran menuai pro kontra, pemerintah pun mengeluarkan tiga opsi yang nantinya bakal diputuskan melalui SE.
Adapun tiga opsi tersebut antara lain:
Usulan pertama libur selama satu bulan penuh nantinya kata Mu’ti akan diisi dengan kegiatan keagamaan.
Atau usulan kedua dengan pembagian waktu libur selama Ramadhan 2025.
“Yang kedua, itu paro-paro (setengah-setengah). Artinya, ada sebagian. Biasanya, kalau yang berlaku sekarang, awal Ramadhan itu libur, jadi misalnya tiga hari atau dua hari menjelang Ramadhan sampai misalnya empat hari atau lima hari Ramadhan pertama libur. Kemudian, habis itu masuk seperti biasa. Kemudian nanti biasanya menjelang Idul Fitri juga libur,” jelasnya.
Atau usulan ketiga, tidak ada libur selama Ramadhan 2025 alias berjalan seperti biasa.
Semua usulan itu bakal dipertimbangkan secara matang melalui rapat lintas kementerian.
Salah satu orang tua siswa di Sekolah Dasar (SD) lebih memilih opsi kedua yakni pembagian waktu libur.
Menurutnya, opsi kedua dinilai pas sebab pada awal puasa Ramadhan 2025 anak-anak tengah mulai beradaptasi.
Menurutnya, di awal puasa anak-anak belum terbiasa sehingga mudah merasa haus, lelah, dan lemas.
Orang tua siswa bernama Een Wiji ini tidak setuju dengan libur satu bulan penuh selama Ramadhan 2025, sebab jika sampai itu terjadi anak cenderung enggan belajar di rumah.
“Sehingga libur beberapa hari menurut saya adalah keputusan yang bijak untuk mereka agar bisa membiasakan diri berpuasa, tetapi masih tetap bisa beraktivitas,” ujarnya dalam keterangannya.
Memang selama libur diisi kegiatan agama dan itu bertujuan baik. Akan tetapi dia merasa kurang tepat sebab ada sisi akademis yang harus dikorbankan.
“Libur saat bulan puasa agar fokus beribadah menurut saya itu tujuan yang baik, tapi kalau satu bulan atau bahkan lebih, menurut saya kurang tepat sasaran karena ada sisi akademis yang harus dikorbankan,” ucapnya.
Lebih baik, durasi belajar dikurangi jauh lebih bijak dibanding harus libur satu bulan penuh selama Ramadhan 2025.
“Mengurangi durasi belajar mengajar 1-2 jam dirasa lebih bijak daripada libur sebulan penuh,” katanya.
Adapun untuk opsi tidak ada libur sama sekali selama Ramadan juga tidak disetujui Een.
Lain Een Wiji lain orang tua siswa bernama Fadilah yang lebih setuju libur sekolah selama Ramadhan 2025 berlangsung satu bulan penuh.
Sebab, kata Fadilah saat ini dia mempunyai anak TK dan SD yang sedang latihan atau belajar berpuasa.
“Kebetulan anak saya masih jenjang pendidikan SD dan TK, dan mereka sedang belajar dan latihan berpuasa penuh sampai magrib,” katanya dalam keterangan tertulis pada Kamis.
Kendati menuai pro kontra, pemerintah diminta untuk menggodok secara matang soal libur sekolah selama Ramadhan 2025.
“Karena kalau nanti tanpa ada kejelasan proses, bisa jadi ya orang enggak bisa mengontrol, kan? Sekolah tidak bisa mengontrol, masyarakat tidak bisa mengontrol bagaimana tiap-tiap keluarga mendidik anaknya,” ujar Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Darwin Darmawan.
Darwin mengatakan pemerintah juga seharusnya memperhatikan sekolah-sekolah non Muslim jika libur sekolah selama Ramadhan 2025 berlangsung satu bulan penuh.
Sebab, bagi sekolah-sekolah non Muslim jika wacana itu terealisasi maka akan berdampak buruk bagi murid.
Murid jadi susah belajar dan malah keseringan bermain.
“Apalagi kalau mempertimbangkan sekolah itu bukan hanya siswa-siswi Muslim, tapi ada yang Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Konghucu. Bagaimana ini? Mereka berlibur, panduannya seperti apa?” katanya bertanya-tanya.
Dia pun meminta agar jangan tiba-tiba langsung libur satu bulan.
“Jangan langsung tiba-tiba satu bulan libur misalnya umat non-Muslimnya bagaimana? Yang Muslimnya sendiri juga benar-benar tercapai apa enggak?”
Lantas bagaimana jalan tengahnya?
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, juga punya kekhawatiran yang sama. Libur sebulan penuh.
“Pasti merepotkan orang tua. Dan juga secara waktu kita punya satu bulan penuh itu akan sia-sia,” tuturnya.
Sebaliknya, kata dia, masuk sekolah secara penuh selama puasa juga tidak membuat kegiatan belajar-mengajar berjalan efektif.
Ia menyarankan kebijakan yang dikeluarkan membuat sekolah mengubah format pembelajaran selama bulan puasa.
Misalnya, mengurangi jam pelajaran dan membuat program kerohanian seperti pesantren kilat yang topiknya lebih umum seperti pendidikan karakter.
“Artinya ini bisa diterapkan di mana saja. Di daerah-daerah yang mayoritas non-Muslim misalnya,” tambah Ubaid.