Jakarta – SuaraNusantara
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai wajar bila pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) diwarnai tarik ulur antara Panitia Khusus (Pansus) dan Panitia Kerja (Panja) di DPR.
Menurutnya, tarik ulur yang terjadi antara Pansus dan Panja merupakan sesuatu yang wajar. Sebab hal ini tak lepas dari kepentingan dan strategi Partai Politik (Parpol) dalam memenangkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.
Kata dia, sebagai kepanjangan tangan fraksi-fraksi di Pansus RUU Pemilu tentu ingin memperjuangkan aspirasi partai politik.
“Tapi Ketua Pansus dan Ketua Panja sangat demokratis berupaya terus mengupayakan mendekatkan adanya perbedaan-perbedaan juga bersama pemerintah,” ujar Tjahjo di Jakarta, Minggu (7/5/2017).
Terkait hal ini, bekas Sekjen PDI Perjuangan itu, yakin akan ada kompromi yang dilakukan pimpinan fraksi, pimpinan Parpol dan pimpinan DPR.
Namun, bila ternyata tetap tak bisa diselesaikan dan dimusyawarahkan di dalam Pansus RUU Pemilu, maka akan diambil suatu keputusan dalam rapat paripurna.
“Pemerintah dan DPR semangatnya satu, (yaitu) menyusun UU Penyelenggaraan Pemilu yang lengkap yang memenuhi semua aspirasi dan berlaku jangka panjang, tidak tiap 5 tahun dirubah,” tukas Tjahjo.
Penulis: Has