Suaranusantara.com – Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md, mengungkapkan keluhan yang disampaikan oleh investor kepada dirinya terkait hambatan berinvestasi di Indonesia.
Menurut Mahfud, salah satu faktor yang menyulitkan investor adalah perizinan yang sering kali berbelit-belit dan tidak transparan.
Mahfud menyampaikan hal ini dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa, di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11/2023).
Mahfud mengatakan, banyak investor yang mengeluh kepada dirinya karena merasa tidak adil dalam mengurus perizinan.
Mereka merasa harus membayar suap agar perizinan bisa berjalan lancar, namun jika tidak membayar suap, mereka akan kalah saing dengan yang membayar. Namun, jika mereka membayar suap, mereka juga takut akan ditangkap oleh masyarakat sipil.
“Kenapa? ‘Ya itu kalau kami tidak nyuap kami kalah dalam setiap usaha proyek’, dikalahkan orang lain yang nyuap. ‘Tapi kalau kami nyuap lalu diketahui civil society kami yang ditangkap’, dipenjarakan. Kalau nggak nyuap nggak dapat, kalau nyuap dipenjarakan,” kata Mahfud menirukan keluhan investor.
Mahfud juga menyoroti masalah penegakan hukum di Indonesia. Ia mengatakan, hukum di Indonesia selama ini tidak adil dan tidak pasti. Ia mencontohkan, hukum bisa berubah-ubah tergantung dari kesepakatan politik. Ia juga menilai, hukum di Indonesia selalu membeda-bedakan antara orang atas dan orang bawah.
“Hukum itu kesepakatan, kesepakatan itu kita cabut, bisa saja dicabut tahun depan, periode berikutnya, kan bisa. Memang masyarakat berubah, hukum berubah kan gitu,” ujar Mahfud.
“Hukum itu berubah kalau sudah waktu nya berubah, oleh sebab itu hukum zaman Umar Bin Khattab dan Abu Bakar beda dalam hal-hal tertentu,” tambahnya.
Mahfud mengatakan, hukum bisa diubah jika dirasa kurang baik. Ia mengajak masyarakat untuk memilih wakil rakyat dan presiden yang sesuai dengan aspirasi mereka.
Ia berjanji, jika terpilih menjadi wakil presiden, ia akan memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
“Itu kan soal kesepakatan aja, pilih DPR nya yang cocok dengan aspirasi Saudara, pilih presidennya yang cocok dengan aspirasi Saudara, itu semua diolah, tidak ada sesuatu yang berlaku abadi di dalam hukum itu,” ungkapnya.
Mahfud menegaskan, penegakan hukum di Indonesia harus tanpa pandang bulu. Ia mengkritik adanya kolusi antara pengusaha dan penguasa yang membuat hukum menjadi tidak berkeadilan. Ia juga mengatakan, rakyat kecil harus mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.
“Jadi penegakan hukum itu sudah kami rumuskan, di atas itu selalu terjadi kolusi antara pengusaha dan penguasa, sehingga kalau orang kuat punya kasus itu pokonya nyuap udah selesai, sementara orang bawah itu hak-haknya dirampas secara sewenang-wenang,” paparnya.
“Kita menggariskan ke atas besok penegakan hukum tanpa pandang bulu untuk di atas, penegakan hukum dan kepastian hukum, orang yang minta izin ditunda-tunda, kalau nggak bayar, sudah dapat izin kadang dicabut itu tanpa diberitahu, itu nggak ada kepastian hukum, ke atas kita selesaikan penegakan dan kepastian hukum,” tuturnya.
“Ke bawah, ini rakyat kecil, perlindungan, kalau ke atas penegakan, ke bawah perlindungan, arahnya begitu,” imbuh dia.