Suaranusantara.com -Anies Baswedan, salah satu kandidat presiden, mengeluarkan kritik terhadap proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang sedang berlangsung.
Ia menyampaikan pendapatnya dalam acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta pada hari Rabu (22/11).
Ia menilai bahwa membangun kota baru tidak akan membawa dampak positif bagi pemerataan, melainkan hanya akan menciptakan kesenjangan dengan daerah-daerah sekitarnya.
“Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya,” kata Anies.
“Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak, kalau mau memeratakan Indonesia maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indoneisa, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan,” imbuhnya.
Sementara itu, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN sesuai dengan target yang ditetapkan.
Berdasarkan data terbaru, progres pembangunan IKN batch 1 sudah mencapai 52,9% dan batch 2 sudah 1,1%. Pembangunan IKN batch 1 meliputi 40 paket fisik yang dimulai sejak 2020 hingga Maret 2023. Pembangunan IKN batch 2 meliputi 42 paket yang sedang dalam proses lelang atau persiapan.
Untuk pembangunan rumah tapak jabatan menteri (RTJM), progresnya sudah 34,15%. Namun, Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H.
Sumadilaga mengakui bahwa ada sedikit keterlambatan dalam pembangunan RTJM. Hal ini disebabkan oleh masalah pasokan material.
“(Pembangunan RTJM) ini agak terlambat sedikit nih, ini terlambat sedikit. (Terlambatnya) supply aja biasanya, supply material, misalnya terlambat atau apa,” ujarnya di Kementerian PUPR, Jumat (27/11/2023).
Untuk pembangunan rusun ASN-Hankam di IKN, progresnya baru sekitar 1-2% karena baru memulai pembangunan.
“Rusun walaupun baru kontrak akhir Agustus, sedang kita dalami dan detil sehingga baru clearing dan pemagaran jadi relatif kontrak ini baru sekitar 1-2%,” kata Danis.
Untuk pembangunan Istana Presiden, progresnya sudah 32,9% dan untuk Kantor Presiden sudah 49,2%. Untuk Gedung Sekretariat Presiden, progresnya sudah 27,26%.
“Nah ini masih 32% (Istana Presiden) ini masih civil works, masih pekerjaan beton dan sebagainya nanti setelah itu baru mechanical electrical. Misalnya kayak Kantor Presiden nih sudah 49% karena sudah mulai pasang bilah-bilah sayap, itu arsitekturnya. Jadi progresnya sudah cukup besar. Terakhir Pak Presiden ke sana sudah 38%, sekarang sudah 49%,” jelasnya.