Suaranusantara.com- Akademisi Saiful Mujani diketahui dilaporkan oleh sejumlah pihak ke polisi. Mujani dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri atas tudingan ajakan makar hingga penghasutan terkait pernyataanya yang mengajak masyarakat menjatuhkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan laporan makar hingga penghasutan untuk Saiful Mujani itu tidak memiliki dasar.
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) itu bahkan mengatakan pernyataan Saiful Mujani dijamin oleh konstitusi.
“Pernyataan dia (Saiful Mujani) dari sudut konstitusi diwadahi,” kata Mahfud mengutip akun Youtube resmi Mahfud MD Official yang ditayangkan Rabu 22 April 2026.
Mahfud dalam wawancara podcast yang dihadiri Saiful Mujani tersebut, menyinggung UUD 1945 pasal 28, pasal 28 E hingga pasal 28 E ayat 3 yang secara garis besar menyatakan pendapat atau sikap politik adalah hak asasi dan dijamin konstitusi.
“Jadi orang bersikap itu punya dasar konstitusi,” kata Mahfud.
Kata Mahfud, setiap warga negara mendapat perlindungan termasuk dalam menyampaikan pendapat.
“Jadi tetap harus dilindungi. Sekarang ada Undang-undangnya, UU 9 tahun 1998 dilindungi dia (Saiful) untuk menyatakan pendapat di depan umum,” tambah Mahfud.
Mahfud menjabarkan penguasa atau Presiden juga punya Undang-undang terkait cara menggantinya.
“Kalau konvensional ada UU pemilu, UU MD3, hingga UU MK tentang impeachment dan sebagainya. Jadi sama dilindungi. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan Saiful Mujani dikaitkan dengan makar itu enggak ketemu,” tegas Mahfud.
Mahfud menjelaskan dalam aturan, definisi makar itu harus terpenuhi unsur atau delik pidananya. Mahfud kemudian mengutip Pasal 193 UU No. 1 Tahun 2023 soal tindak pidana menggulingkan pemerintah.
“Itu jelas yang maksud menggulingkan itu pertama meniadakan susunan pemerintah, dan kedua mengganti pemerintahan. Nah dia (Saiful) memang mau meniadakan pemerintah? pernyataan Saiful kemarin membuat susunan pemerintah? Ini susunan pemerintah tidak ada. Hanya menyatakan pendapat. Enggak bisa,” kata Mahfud.
Mahfud kemudian menyinggung peristiwa Jenderal Soemitro Sastrodihardjo lewat Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) tahun 1974.
Kala itu, menurut Mahfud, Soemitro sudah menyusun susunan pemerintah, sehingga gerakan Soemitro disebut sebagai makar.
Selain itu, Mahfud juga mengutip pasal 191 terkait makar yang menjelaskan soal makar fisik dengan menyandera presiden hingga membuat presiden tidak bisa bekerja.
“Kalau pasal 191 soal makar secara fisik ini jelas enggak ada,” kata Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud juga menyinggung pasal 192 terkait makar yang berusaha ingin mengalihkan wilayah RI ke pihak asing hingga gerakan separatisme yang menyebabkan kedaulatan hilang. Terkait pasal ini, Mahfud menekankan tidak pernah dilakukan Saiful Mujani.
Lebih lanjut, Mahfud juga menilai pernyataan seperti Saiful Mujani ini sudah pernah terlontar di rezim-rezim sebelum Prabowo.
“Jadi menurut saya tuduhan makar itu mengada-ada ke Saiful. Lagian sejak awal pemerintahan, statement seperti pak Saiful banyak kok. Misal dulu ada yang minta Habibi turun, Habibie enggak becus, enggak diapa-apain kok. Demo Gus Dur turun karena tak pantas jadi presiden, SBY 10 tahun didemo minta turun, enggak apa-apa kok. Masak sekarang (pernyataan Saiful) dipermasalahkan makar?,” ujar Mahfud.
Menurutnya, laporan itu sangat tidak fair, dalam pernyataan Saiful, Mahfud melihat tidak adanya makar.
“Ini tidak fair, buang-uang waktu, enggak ada makar di kasus ini. Orang menyatakan pendapat dilindungi konstitusi. Selama tidak ada pelanggaran pidana lakukan apa saja. Buat petisi lah dan lainnya,” kata Mahfud.
Mahfud lalu menyinggung Nahdlatul Ulama pernah membuat putusan Munas Alim Ulama Cirebon yang mengeluarkan fatwa rakyat tidak perlu bayar pajak kalau korupsi tidak diberantas.
“NU dituduh makar? Enggak kan. Padahal itu menyuruh rakyat tidak patuh UU. Enggak diapa-apain kok. Karena memang menyatakan pendapat dilindungi UU,” kata Mahfud.
Mahfud juga membantah tuduhan pasal penghasutan yang dialamatkan ke Saiful Mujani. Mahfud menilai di dalam penghasutan dijelaskan soal perbuatan menghasut atau mengajak orang lain untuk melakukan sebuah tindak pidana.
Dalam kasus, Saiful Mujani, Mahfud yakin betul, tidak ada niat Saiful untuk melakukan hal tersebut.
“Seumpama iya pun harus ada unsur melalui kekerasan, kekerasannya apa yang dibuat Saiful Mujani?,” kata Mahfud.
Mahfud lalu meminta agar pelaporan dan tudingan soal makar dan penghasutan di balik pendapat seseorang disetop. Pasalnya akan membuat preseden yang buruk untuk rezim-rezim selanjutnya.
“Dikit-dikit masalah hukum akhirnya orang terbiasa pakai hukum untuk membungkam dan mengkriminalisasi orang lain. Bahaya, akhirnya penguasa setelahnya juga jadi ikutan. Kemarin ngelakuin itu kok enggak apa-apa. Dia kriminalisasi yang lain terus begitu saja,” demikian Mahfud.
Discussion about this post