Suaranusantara.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi telah mengajukan gugatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, 11 Desember 2024.
Permohonan gugatan ini diajukan oleh pasangan calon (paslon) Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta atau yang akrab disapa Gus Hans.
Pendaftaran permohonan dilakukan secara daring sekitar pukul 22.34 WIB dan tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024.
Ronny, perwakilan dari PDIP, menyatakan keyakinannya bahwa MK akan menindaklanjuti gugatan tersebut. “Kami berharap Mahkamah Konstitusi akan melanjutkan permohonan gugatan ini sehingga kami bisa membuktikan kebenaran di agenda persidangan,” ujar Ronny.
Hasil Pilkada Jawa Timur
Dalam Pilkada Jawa Timur, terdapat tiga pasangan calon yang bersaing ketat:
Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak (paslon nomor urut 2)
Tri Rismaharini-Gus Hans (paslon nomor urut 3)
Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim (paslon nomor urut 1)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur telah menetapkan hasil perolehan suara pada Senin, 9 Desember 2024. Pasangan Khofifah-Emil unggul dengan perolehan suara sebanyak 12.192.165 suara (58,81 persen), meninggalkan jauh paslon lainnya.
Risma-Gus Hans menduduki posisi kedua dengan 6.743.095 suara (32,52 persen), sedangkan paslon nomor urut 1, Luluk-Lukmanul, memperoleh 1.797.332 suara (8,67 persen).
Pasangan Khofifah-Emil mendominasi sebagian besar wilayah Jawa Timur, sementara Risma-Gus Hans hanya unggul di dua kota, yakni:
Kota Mojokerto: 48 persen suara
Kota Surabaya: 72 persen suara
Gugatan PDIP
PDIP memutuskan untuk mengajukan gugatan ke MK karena merasa ada sejumlah kejanggalan dalam proses Pilkada.
“Kami percaya proses hukum di Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keadilan atas hasil ini,” kata Ronny.
PDIP berharap persidangan nanti dapat menjadi ruang untuk membuktikan dugaan pelanggaran atau ketidakadilan yang mungkin terjadi selama pemilihan.
Menanti Keputusan MK
Gugatan ini menjadi langkah strategis PDIP untuk memperjuangkan kemenangan paslon Risma-Gus Hans.
Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengkaji ulang hasil Pilkada, termasuk memutuskan apakah terdapat pelanggaran yang signifikan sehingga memengaruhi hasil pemilihan.
Keputusan akhir MK akan sangat menentukan langkah politik di Jawa Timur, terutama bagi pasangan calon yang bersaing.
Para pendukung dan masyarakat Jawa Timur kini menanti kelanjutan proses ini dengan harapan akan tercipta keadilan dan transparansi dalam demokrasi.