Suaranusantara.com – Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevry Sitorus, menjelaskan alasan partainya baru mengumumkan pemecatan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo, sebagai kader.
Meskipun hubungan keduanya sudah merenggang sejak Pilpres 2024, PDIP memilih menunda pemecatan demi menjaga kehormatan Jokowi yang kala itu masih menjabat sebagai presiden.
“Masyarakat bertanya kenapa baru diumumkan sekarang, kenapa tidak dari kemarin ketika masih Pilpres? Apakah ada pertimbangan dari DPP PDI Perjuangan? Seperti menjaga maruah Jokowi yang kala itu masih menjabat presiden?” ujar Deddy dalam keterangannya, Senin (16/12).
Menurut Deddy, PDIP memiliki nilai etika dan moralitas politik yang tinggi, sehingga menghormati Jokowi sebagai pemimpin negara merupakan prinsip yang dipegang teguh.
Selain itu, partainya juga ingin fokus menghadapi rangkaian kontestasi politik, seperti pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada), setelah Pilpres selesai.
“Jawabannya jelas. Kita memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai presiden yang harus dihormati semasa menjabat,” tegas Deddy.
Lebih lanjut, Deddy menyampaikan bahwa pemecatan Jokowi bukanlah tindakan khusus yang hanya ditujukan kepadanya, melainkan bagian dari evaluasi kader di seluruh Indonesia.
Setelah kontestasi politik usai, PDIP baru memiliki waktu untuk mengumpulkan pimpinan partai dari seluruh provinsi guna mengevaluasi kader yang melanggar aturan partai.
“Jadi, proses ini bukan khusus hanya soal Jokowi dan keluarga tetapi juga kader-kader di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Deddy juga menekankan bahwa PDIP tidak ingin menciptakan narasi negatif atau terkesan bertindak tidak adil dengan pemecatan tersebut.
Terutama karena anak dan menantu Jokowi, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, ikut bertarung dalam kontestasi Pilpres dan Pilkada.
“Yang terbaik adalah melakukan pemecatan setelah semua kontestasi politik selesai. Sehingga jelas dan tegas bahwa proses ini semata-mata untuk menegakkan aturan dan disiplin partai,” tegas Deddy.
Surat Pemecatan Resmi dari PDIP
Pengumuman pemecatan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, pada Senin (15/12).
Dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649, PDIP menyatakan bahwa Joko Widodo telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), kode etik, dan disiplin partai.
Jokowi dinilai mendukung calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang berseberangan dengan keputusan partai yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024.
Surat tersebut juga menyatakan bahwa Jokowi tidak diperbolehkan lagi melakukan kegiatan atau menduduki jabatan yang mengatasnamakan PDI Perjuangan. Hal yang sama berlaku untuk Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution.
“Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Melarang saudara tersebut di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” demikian bunyi penggalan surat tersebut.
Dengan keputusan ini, PDIP menegaskan sikap tegas dalam menegakkan aturan partai, sekaligus menunjukkan bahwa pemecatan ini merupakan langkah terukur dan strategis setelah kontestasi politik nasional berakhir.