Suaranusantara.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan sikap politiknya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Meski demikian, PDIP tidak akan mengirimkan kadernya untuk masuk ke dalam kabinet.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP, Ahmad Basarah, usai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Komitmen Gotong Royong
Menurut Basarah, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menyampaikan bahwa partainya akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto dalam semangat gotong royong, sesuai dengan ideologi Pancasila.
Megawati menegaskan bahwa Indonesia yang menganut sistem presidensial tidak mengenal oposisi secara formal.
“Ibu Mega mengatakan, dalam filosofi negara Pancasila, esensinya adalah gotong royong. Oleh karena itu, PDIP akan menjalankan perintah ideologis Pancasila untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto,” ujar Basarah.
Hubungan Baik dengan Prabowo
Berbeda dengan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004-2014, PDIP kali ini mengambil posisi politik yang berbeda.
Basarah menyampaikan bahwa Megawati memiliki hubungan persahabatan yang baik dengan Prabowo Subianto, bahkan memiliki panggilan khusus untuk Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, yakni “Mas Bowo.”
“Ibu Mega menegaskan bahwa hubungan ini menjadi alasan mengapa posisi politik PDIP saat ini berbeda dengan masa pemerintahan Pak SBY,” jelas Basarah.
Dukungan Melalui Fungsi Pengawasan
Meski tidak mengirimkan kader ke kabinet, PDIP akan tetap memberikan dukungan melalui fungsi pengawasan di parlemen.
Ahmad Basarah menjelaskan bahwa partai akan menggunakan jalur legislatif, terutama melalui MPR, untuk mengawasi dan memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan nasional.
“Dalam konteks fungsi pengawasan itulah, PDI Perjuangan ingin membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan ikut mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan negara,” ujarnya.
Pernyataan Sikap PDIP kepada Gerindra
Basarah juga mengungkapkan bahwa pada 17 Oktober 2024, dirinya diutus langsung oleh Megawati untuk menyampaikan sikap resmi PDIP kepada Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani.
Dalam pertemuan tersebut, PDIP menyerahkan delapan poin sikap politik, termasuk komitmen untuk mendukung pemerintahan tanpa bergabung dalam kabinet.
Sikap ini menegaskan peran PDIP sebagai partai besar yang tetap berkomitmen pada stabilitas politik dan pembangunan bangsa, meskipun memilih tidak terlibat langsung dalam struktur eksekutif.