Suaranusantara.com- Anggota Komisi IV DPR RI, Cindy Monica, menyuarakan keprihatinannya atas terus melonjaknya harga beras di tingkat konsumen, meskipun pemerintah mengklaim cadangan beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi. Ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna menstabilkan harga kebutuhan pokok ini.
Berdasarkan data per 10 Juni 2025, harga beras medium tercatat sebesar Rp13.772 per kilogram, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp12.500. Sementara itu, harga beras premium juga melampaui HET, mencapai Rp15.725 dari batas yang ditetapkan sebesar Rp14.900. Krisis ini telah berdampak pada lebih dari 133 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Bahkan, di sejumlah wilayah, harga beras dilaporkan telah menembus angka fantastis hingga Rp50.000 per kilogram.
Cindy menyebut situasi ini sebagai sebuah anomali yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia menilai, lonjakan harga yang terjadi justru ironis mengingat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sudah mencapai 4 juta ton.
Baca Juga: Mengenal Weton Jawa: Rahasia Tanggal Lahir yang Masih Diyakini hingga Kini
“Ini adalah anomali yang tidak bisa dibiarkan. Ketika stok cadangan beras pemerintah (CBP) sudah mencapai 4 juta ton, maka kenaikan harga ini jelas menunjukkan adanya masalah serius dalam distribusi,” kata Cindy dalam keterangan yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Pemerintah harus segera turun tangan. Tidak hanya menghitung stok, tapi memastikan beras benar-benar sampai ke masyarakat dengan harga terjangkau.
Cindy mendesak pemerintah, terutama melalui Perum Bulog untuk segera memperluas dan mempercepat pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Operasi pasar harus dilakukan secara terukur, cepat, dan tepat sasaran, demi menahan laju inflasi pangan, serta menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah kecepatan dan ketepatan distribusi. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban dari kelambanan antisipasi dan lemahnya koordinasi,” lanjut Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Dia juga menekankan bahwa fenomena itu bertentangan dengan hukum dasar ekonomi supply and demand.
Baca Juga: Infinix Smart 10 Plus: Smartphone Murah dengan Layar 120Hz dan Baterai 6000 mAh
“Jika stok melimpah, harga seharusnya turun atau setidaknya stabil. Ini jelas menunjukkan adanya bottleneckdi sistem distribusi kita. Bisa jadi ada inefisiensi, penumpukan stok, atau bahkan potensi penimbunan,” ujar politisi asal Sumatera Barat ini.
Ia mendorong pemerintah mengambil langkah konkret dalam dua tahap, yakini jangka pendek, segera lakukan bantuan langsung kepada kelompok rentan, baik di pedesaan maupun perkotaan agar mereka tidak semakin tertekan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Percepat pula operasi pasar sebagai langkah antisipatif, bukan reaktif.
Sedangkan untuk jangka menengah, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi beras, identifikasi titik-titik inefisiensi dan hambatan, serta modernisasi alat distribusi agar beras bisa lebih cepat dan efisien sampai ke tangan konsumen.
“Surplus produksi beras tidak akan membanggakan bila rakyat tidak ikut merasakan surplus itu di dompet dan di meja makan mereka. Apa gunanya gudang penuh jika perut anak-anak kita tetap kosong,” tegas Cindy.