Suaranusantara.com – DPRD Kabupaten Lebak mendorong kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten supaya segera menindak tegas aktivitas Galian C yang tidak mematuhi aturan pemerintah.
Wakil Ketua DPRD Lebak Acep Dimyati menyebut, sanksi tegas sudah selayaknya diberikan kepada galian yang melanggar ketentuan hukum seperti tak sesuai tata ruang hingga tidak memperhatikan dampak lingkungan dan sosial.
“Berdasarkan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, pertambangan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, maka kami minta agar Gubernur segera menindak tambang yang melanggar aturan dan menutup jika aktivitasnya ilegal,” kata Acep, Rabu (27/8/2025).
Dia menerangkan, beberapa waktu lalu, DPRD telah melakukan sidak ke lokasi tambang Galian C yang diduga tak mengantongi izin. Usai sidaknya, DPRD lalu mengirimkan surat ke Pemprov Banten.
“Artinya dari sidak tersebut kami tidak diam, hari itu juga mengirim surat dan baru direspon pada tanggal 19 Agustus oleh DPRD Provinsi untuk diundang melakukan rapat dengar pendapat (RDP),” ungkapnya.
Difasilitasi DPRD Banten, RDP digelar pada 20 Agustus dengan diikuti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satpol PP dan Ditlantas Polda Banten.
“Kesepakatan dalam rapat tersebut Pemprov Banten membentuk Satgas penertiban tambang galian. Maka dari itu, kami menagih agar segera dilakukan tindakan penertiban oleh Pemprov Banten terhadap tambang yang melanggar aturan,” pungkasnya.
Terbaru, kemarin, warga dan Satpol PP menutup galian tanah merah di Desa Sukamanah Kecamatan Rangkasbitung. Warga menuding galian tanah di desanya tak membawa dampak positif.
“Banyak mudaratnya, salah satunya menyebabkan jalan licin karena ceceran tanah dari truk pengangkut. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak pemotor mengalami kecelakaan,” kata Ade salah seorang warga.