DPRD DKI Nilai Pemprov Belum Serius Tangani Kesehatan Mental Warga Ibu Kota

Anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus Penasihat Fraksi PSI, August Hamonangan (Dok Fraksi PSI)

Suaranusantara.com – Anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus Penasihat Fraksi PSI, August Hamonangan, melontarkan kritik tajam kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, terkait penanganan isu kesehatan mental warga ibu kota.

Menurut August, Pemprov DKI Jakarta belum menunjukkan keseriusan dalam merespons persoalan kesehatan jiwa masyarakat yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

Ia menilai jawaban gubernur terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta saat pembahasan Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah dan Perlindungan Perempuan, pada (11/5) lalu, terlalu singkat dan terkesan melempar tanggung jawab kepada pemerintah pusat.

“Bayangkan, masalah kesehatan jiwa Jakarta ini lebih besar dibandingkan dengan rata-rata nasional. Tapi, sayangnya saudara Gubernur hanya menyampaikan dengan singkat bahwa itu sudah dibahas secara komprehensif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2023,” kata August.

August mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI tahun 2025, prevalensi depresi warga Jakarta berusia di atas 15 tahun mencapai 1,5 persen lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Kondisi tersebut, menurutnya, seharusnya menjadi alarm bagi Pemprov DKI untuk menghadirkan kebijakan yang lebih konkret dan berpihak pada kesehatan mental masyarakat.

Ia pun mempertanyakan mengapa Pemprov DKI belum menerjemahkan aturan pemerintah pusat terkait kesehatan mental ke dalam regulasi daerah yang lebih spesifik.

Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan kurangnya perhatian terhadap persoalan psikologis yang dihadapi warga Jakarta di tengah tekanan hidup perkotaan yang semakin tinggi.

Selain itu, August turut mengaitkan isu kesehatan mental dengan persoalan kebebasan beribadah di Jakarta. Ia menyoroti sejumlah jemaat gereja yang harus berpindah tempat ibadah akibat persoalan izin pembangunan rumah ibadah, seperti jemaat Gereja Batak Karo Protestan, Huria Kristen Batak Protestan, dan Gereja Kristen Indonesia.

Menurutnya, kondisi tersebut juga berdampak pada tekanan mental masyarakat yang merasa hak beribadahnya belum terpenuhi dengan baik.

Exit mobile version