Suaranusantara.com- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintak tidak ada kewajiban membayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya menjelaskan pihak Whoosh saat ini masih melakukan studi terkait skema pembayaran. Nantinya, setelah hasil kajian selesai, mereka akan menyampaikan usulan resmi kepada pemerintah untuk ditinjau lebih lanjut.
“Mereka bilang masih akan studi, saya sih posisinya clear, karena di perjanjian mereka dengan Indonesia, dengan Cina, enggak ada harus pemerintah yang bayar,” jelas Purbaya saat rapat bersama Dewan Pengawas (Dewas) Danantara yang membahas soal utang kereta cepat Whoosh di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025.
Purbaya menegaskan bahwa posisi pemerintah tetap jelas dan tegas terkait pembiayaan proyek strategis tersebut.
Menurutnya, selama struktur pembayarannya tertata dengan baik dan transparan, pihak pemberi pinjaman seperti China Development Bank (CDB) tidak akan mempersoalkan.
“Biasa sih, selama struktur pembayarannya clear, mereka nggak ada masalah. Tapi kan kita lihat hasil studinya seperti apa nanti,” jelasnya.
Purbaya sebelumnya menerangkan utang pembangunan kereta cepat Whoosh itu kini menjadi tanggungan Danantara yang menaungi proyek itu.
Danantara sebagai holding BUMN seharusnya bisa mengelola itu karena dividen sudah masuk ke kasnya. Menurutnya, struktur BUMN kini berada di bawah Danantara langsung.
Tidak seperti dulu, struktur BUMN lewat dividen berada di bawah Kementerian Keuangan melalui pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa kekayaan negara yang dipisahkan (KND).
“Kan KCIC (PT Kereta Cepat Indonesia China) di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi, karena kalau enggak, ya, semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya,” ujar Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat 10 Oktober 2025 yang lalu.
Maka dari itu, Purbaya menilai tidak adil jika APBN harus ikut menanggung utang Whoosh. Pasalnya hasil penerimaan BUMN berupa dividen sudah dikelola Danantara.
“Jadi ini kan mau dipisahkan swasta sama government, ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government, saya pikir begitu,” tegas Purbaya.
Sementara itu, Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani tengah melakukan evaluasi terkait pembayaran utang.
“Kita kan lagi evaluasi. dan kita juga belum, Danantara berbicara ke pihak lain,” ujar Rosan saat ditemui di Hotel St. Regis, Selasa 14 Oktober 2025.
Rosan menjelaskan penyelesaian utang Whoosh menjadi wewenang COO Dony Oskaria. Namun, saat ini pihaknya masih melakukan evaluasi dan mencari opsi yang tepat.
Dalam penyelesaian masalah utang kereta cepat Whoosh ini, perlu melibatkan kementerian lain. Namun, itu semua perlu pembahasan mendalam.
“Dan ini kan melibatkan banyak kementerian lain. Jadi ya harapnya kita kan biasanya duduk dulu, kita evaluasi, opsi mana yang terbaik. Kalau kita kan sisi pekerjaannya seperti itu, jadi semuanya itu terstruktur, terukur, kemudian apa hasilnya baru kita bicara ke publik. Kita sistem pekerjaannya seperti itu ya,” pungkasnya.
Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Donny Oskaria mengatakan pihaknya tengah mengkaji terkait alternatif cara untuk membiayai utang yang dialami oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
“Itu kita lagi bahas mana yang terbaik, pada intinya kan sama aja. Buat kita mana yang terbaik aja, yang penting kan Woosh-nya bisa melayani masyarakat,” kata Donny di Wisma Danantara.