Suaranusantara.com- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anindya Bakrie membeberkan hasil nyata yang didapat atas Presiden RI Prabowo Subianto yang bolak-balik kunjungan ke luar negeri.
Hal ini menyusul kritikan terkait Prabowo yang bolak-balik kunjungan ke luar negeri. Terlebih ke Paris, tercatat Prabowo sudah tiga kali kunjungan.
Anindya mengakui bahwa memang intensitas kunjungan ke Paris belakangan ini sempat memicu kegaduhan dan dipertanyakan oleh banyak pihak.
“Kunjungan ini mungkin merupakan salah satu kunjungan yang paling banyak dibicarakan di Indonesia, jika Anda mengikuti beritanya. Mereka mempertanyakan apa perlunya datang ke Prancis berkali-kali, bahkan di tahun ini saja?” ujar Anindya dalam acara Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat 12 Juni 2026.
Namun, Anindya menegaskan Kadin dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tetap teguh mendukung visi Prabowo demi menjalankan misi diplomasi ekonomi yang nyata, bukan sekadar agenda antarpemerintah (Government-to-Government).
Anindya membeberkan angka fantastis yang diraih dari hasil lawatan tersebut. Melalui wadah baru bernama Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Prancis-Indonesia (France-Indonesia High Level Business Council), Kadin sukses mengumpulkan korporasi raksasa dari kedua negara dengan total nilai komparatif mencapai 300 miliar dolar AS.
Dalam pertemuan yang dihadiri langsung oleh kedua kepala negara tersebut, kesepakatan bisnis baru berhasil diteken.
“Kami menandatangani kesepakatan baru senilai US$ 3,5 miliar, sebagai tambahan dari US$ 11 miliar yang telah diamankan pada tahun 2025 saat kunjungan Presiden Macron. Jadi, nilainya saat ini sudah mencapai US$ 15 miliar,” papar Anindya.
Angka 15 miliar dolar AS ini, menurut Anindya, memiliki arti yang sangat strategis bagi perekonomian nasional.
Jika rata-rata total realisasi Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI) ke Indonesia berada di kisaran US$ 60 miliar per tahun, maka sumbangsih dari kerja sama dengan satu negara, yakni Prancis, telah mencakup sekitar 25% dari target tahunan tersebut.
“Kerja sama ini sengaja dibuat melampaui masa jabatan individu melalui pembentukan Business Council, karena kami ingin memastikan adanya tindak lanjut yang konkret. Ujung dari semua ini adalah perdagangan, investasi, dan yang paling penting: lapangan kerja untuk rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Anindya menepis anggapan posisi Indonesia dalam kerja sama global sekadar menjadi pasar.
Ia menunjukkan buku bertajuk ‘We Buy From Indonesia’ kepada Menlu Sugiono dan para Duta Besar yang hadir untuk membuktikan bahwa produk industri Indonesia sudah kokoh berada di dalam rantai pasok global (global supply chain).
“Anda akan terkejut bahwa Indonesia, dengan merek-merek internasional, sudah berada dalam rantai pasok global. Sebagai contoh, ketika kami datang ke Prancis, kami berkata: ‘Hei, tahukah Anda bahwa komponen hidung dan sayap pesawat Airbus itu dibuat di Dirgantara Indonesia?” ungkapnya.
Dari total nilai ekspor barang dan jasa Indonesia yang menyentuh angka US$ 300 miliar, Anindya menjabarkan sebagian besar, yaitu sebesar US$ 240 miliar, didominasi oleh sektor non-migas, non-batubara, dan non-baja.
Fakta ini memperlihatkan kekuatan industri manufaktur dan sektor riil domestik yang sudah go-international.