Suaranusantara.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (19/5/2025).
Dedi mengatakan kedatangannya itu untuk membahas soal rencana realokasi anggaran Pemprov Jawa Barat.
Dia mengaku akan merealokasikan dana sebesar Rp250 miliar untuk belanja penerangan terhadap warga yang tidak memiliki listrik.
Dimana, kata Dedi, awalnya dana untuk listrik warga hanya sebesar Rp9 miliar.
“Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah banyaknya hampir 240 ribu rakyat Jawa Barat tidak punya listrik. Maka ada realokasi hampir 250 miliar, dari angka 9 miliar untuk belanja penerangan listrik warga,” kata Dedi kepada wartawan di Gedung KPK, Senin (19/5/2025).
Dia mengatakan, total anggaran yang akan direalokasi yaitu Rp5 triliun.
Lebih lanjut, Dedi berjanji akan mengubah belanja rutin pemerintah yang selama ini dianggap memboroskan anggaran.
Dedi juga akan mengefisiensi anggaran pada bidang pendidikan, yang akan direalisasikan untuk pembangunan ruang kelas baru.
“Yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru, sehingga anggaran ini akan digeserkan menjadi ruang kelas baru,” ujarnya.
Selain itu, Dedi juga akan merealokasikan dana untuk jalan rakyat, yang sebelumnya Rp700 miliar menjadi Rp2,4 triliun. Dana tersebut sebelumnya dianggarkan untuk perjalanan dinas.
“Yang dibutuhkan oleh pemerintah hari ini adalah jalan rakyat, bukan perjalanan dinas. Sehingga ada realokasi dari 700 miliar menjadi 2,4 triliun,” tuturnya.