Suaranusantara.com- Bambang Wuryanto, Wakil Ketua MPR dari PDI Perjuangan, meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk lebih jeli dalam menyikapi isu pemerkosaan yang terjadi saat kerusuhan Mei 1998. Ia menyarankan agar pernyataan Presiden ke-3 RI, BJ Habibie, dijadikan rujukan dalam memahami konteks peristiwa tersebut.
Dalam pernyataannya, Bambang mengungkapkan bahwa BJ Habibie, sebagai kepala negara yang sah kala itu, telah mengungkapkan rasa sesalnya terhadap kasus pemerkosaan yang terjadi.
Oleh karena itu, menurutnya, tidak elok jika seorang pejabat negara menyebut bahwa tidak ada peristiwa seperti itu tanpa mengkaji ulang catatan yang ada.
Ia pun mengkritik pendekatan Fadli Zon dalam melihat sejarah. Bambang meminta Fadli tidak bersikap seolah-olah hanya pendapatnya yang paling benar, terutama dalam isu yang menyangkut penderitaan banyak korban dan telah menjadi bagian penting dalam sejarah reformasi Indonesia.
“Terkait dengan tidak ada pemerkosaan, ya silakan dibaca Pak Habibie. Waktu itu Presiden Habibie, de jure Presiden, statement-nya apa? Ya silakan dibaca,” ujar Bambang Pacul dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/6/2025).
Bambang Pacul, menegaskan bahwa penyusunan sejarah, apalagi dalam konteks wilayah dunia timur seperti Indonesia, tidak bisa mengesampingkan unsur subjektivitas.
Menurutnya, aspek rasa dan nuansa sangat mempengaruhi cara pandang dalam menulis sejarah, sehingga tidak sepatutnya ada pihak yang merasa paling benar sendiri.
Ia menilai, perbedaan tafsir terhadap peristiwa sejarah seharusnya tidak disikapi dengan saling memaksakan pendapat. Bambang menyatakan bahwa setiap orang bisa saja menulis sejarah versi masing-masing berdasarkan data dan pengalaman yang dimiliki.
“Kalau ngotot-ngototan ya kita bikin sejarah kita sendiri dengan fakta yang kita punya sendiri. Just as simple as that. Woooo iya toh… simpel-simpel saja,” ujar Ketua DPP PDI-P itu.