Suaranusantara.com- Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden (Wapres) RI masih terus mencuat. Terlebih, beberapa waktu lalu Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat pemakzulan Gibran ke DPR/MPR RI yang ditujukan kepada pimpinan di sana.
Surat pemakzulan Gibran itu tertanggal 26 Mei 2025 dengan ditandatangani oleh Purnawirawan TNI di antaranya Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
Puan Maharani selaku Ketua DPR RI mengaku bahwa surat pemakzulan Gibran itu belum diterima olehnya.
“Surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk, namun nanti kalau sudah diterima tentu saja kita akan baca dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 1 Juli 2025.
Puan juga mengaku belum mengetahui apakah surat tersebut sudah diterima oleh Setjen MPR dan DPD.
“Jadi kita lihat dulu bagaimana dan seperti apa dan apakah MPR dan DPD sudah menerima, saya belum berkoordinasi dengan, kesekjenan belum berkoordinasi dengan kesekjenan MPR dan DPD,” ujarnya.
Lantas, bagaimana jika pemakzulan Gibran itu benar-benar terjadi, siapa yang akan menggantikannya?
Dilansir dari kanal YouTube Hendri Satrio, Selasa 8 Juli 2025, host siniar podcast tersebut mendatangkan dua narasumber. Pertama Bivitri Susanti dan eks Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.
Pemakzulan Gibran sendiri secara konstitusi tentu akan memakan waktu. Namun secara politik potensi pemakzulan Gibran sendiri bisa terjadi dalam waktu dekat.
Dalam pernyataannya, Bivitri Susanti melihat ada kegoyahan di tubuh koalisi Prabowo Subianto yang mengancam Gibran sendiri.
Ia menilai bahwa posisi Gibran saat ini bergantung terhadap dukungan koalisi yang ada di bawah tangan Prabowo.
Sedangkan koalisi ini tak lagi memberikan perlindungan kuat terhadap Gibran yang berpeluang besar ditinggalkan.
“Sekarang di DPR yang bisa melindungi Gibran adalah koalisi milik Prabowo Subianto. Kalau sudah tak bisa melindungi, ya sudah lepas,” ujar Bivitri.
Kemungkinan besar pemakzulan itu berhasil, tentu setiap partai politik akan membuat keputusan mereka untuk terus bertahan. Termasuk juga saat Gibran mundur.
“Partai ini akan mempertimbangkan jika Gibran mundur, yang menggantikan siapa? Menguntungkan saya atau tidak. Misalnya ada Mbak Puan kah, atau AHY?” kata Bivitri.
Posisi Gibran yang saat ini masih melenggang di Istana disebut-sebut karena ada campur tangan Presiden ke-7, Joko Widodo.
Sehingga kemungkinan besar, Prabowo Subianto merasa tersandera dengan sosok Jokowi.
“Kalau melihat indikasinya Presiden Prabowo seperti tersandera oleh Jokowi,” ujar Bivitri.
Ia tak bisa menjelaskan bentuk sandera apa yang dialami Prabowo saat ini. Namun kedekatannya dengan Presiden ke-7 ini paling memungkinkan untuk dijadikan alasan.
Sementara itu, menurut Bambang Widjojanto, memakzulkan wakil presiden saat ini tentu harus menemukan momentum yang tepat.
“Kalau secara politik itu kan bisa lewat mana saja. Tapi memang harus ada momentum.
Menurut dia, ide pemakzulan tersebut bukan hanya sekadar gagasan, melainkan perlu transformasi yang jelas.
“Maka harus ditransformasikan ke dalam surat itu dan diajukan. Mereka juga punya hitung-hitungan politik juga,” kata dia.
Bivitri tak menampik bahwa Gibran sendiri memang menjadi kunci kemenangan Prabowo Subianto saat Pilpres 2024 kemarin.
“Karena semua pendukung Prabowo saat itu membutuhkan Gibran untuk menang. Prabowo kan berkali-kali kalah, kita semua tahu,” ujar dia.
Sehingga peluang untuk menurunkan Gibran tentu akan bergantung dari koalisi yang saat ini mendukungnya di bawah tangan Prabowo.