Suaranusantara.com – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, mempertanyakan tugas khusus yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada wakil presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka, terkait percepatan pembangunan di Papua.
Sebab, menurut dia, masih banyak masalah di ibu kota yang perlu dituntaskan oleh Gibran.
“Ya kan tugas dari wapres itu, apa harus ke Papua gitu? Di sini saja masih banyak masalah. Jangan sampai bikin masalah lagi di sana,” kata Andreas Hugo di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).
Andreas Hugo mencontohkan penugasan yang dimaksud mestinya langsung berhubungan dengan rakyat, sebagaimana kunjungan kerjanya ke Papua Barat Daya.
“Kalau tugas itu, kayak saya kemarin itu baru dari Sorong. Kami kunker ke Sorong, ke Papua Barat Daya. Nah, di sana banyak hal yang berkaitan dengan permohonan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur setelah DOB,” kata Andreas Hugo.
“Setelah pemekaran itu banyak kantor, baik kantor gubernurnya maupun dinas-dinas itu belum terbentuk di sana, belum dibangun. Karena itu, saya tadi sampaikan itu, itu yang penting dulu gitu,” tambahnya.
Andreas Hugo mewanti-wanti bahwa jangan sampai anggaran di Papua justru dibebani dengan dalih pembangunan Kantor Wapres.
“Jangan sampai kalau kita ke sana bangun kantor baru lagi, kantor khusus untuk Wapres kan perlu anggaran lagi. Yang satu belum selesai kita bangun selesai, kan masalah. Dan itu bisa jadi sensitif untuk orang Papua kan,” ujar Andreas Hugo.
Lebih lanjut, dia menyarankan agar pemerintah membentuk desk khusus Papua yang mengurusi hak asasi manusia.
“Kalau saya sempat sampaikan, lebih baik kita bentuk desk khusus Papua yang menyangkut urusan-urusan HAM. Nah, itu menurut saya jauh lebih efektif untuk kepentingan persoalan-persoalan di Papua sekarang,”ucapnya.