Suaranusantara.com- Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Politik, Bestari Barus angkat bicara soal polemik kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh, mengingat Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak akan membayar utang proyek tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kata Bestari, kereta cepat Whoosh hadir sebagai transportasi berbasis teknologi modern sehingga ini menjadi satu lompatan cepat. Maka dari itu, Bestari mengapreasi langkah pemerintah.
Kereta cepat Whoosh sendiri dibangun pada saat jaman Presiden ke 7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
“Kita patut juga mengapresiasi pemerintah melakukan lompatan cepat untuk menghadirkan satu transportasi berbasis teknologi yang luar biasa,” ujar Bestari dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Senin 20 Oktober 2025.
Bestari mengakui memang saat ini baru sebagian masyarakat yang menggunakan kereta cepat Whoosh. Kendati demikian, ini terobosan baru dalam transportasi.
“Yang kemudian dinikmati walaupun baru oleh sebagian masyarakat pengguna,” tambahnya.
Dikatakan Bestari, narasi yang menyebut proyek kereta cepat merugi perlu dilihat secara proporsional.
“Yang kemudian berkembang cerita ini rugi. Saya kira bukan rugi kali ya, belum untung saja. Belum untung karena dari target kilometer itu belum tercapai secara maksimal,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Bestari menyinggung soal proyek LRT di DKI Jakarta yang pada awalnya juga dipandang tidak efisien karena jaraknya pendek.
Namun seiring waktu, pembangunan tersebut menjadi bagian penting dari sistem transportasi ibu kota.
“Kita pernah melihat kisah di DKI dulu ini. Ada bangunan LRT yang pendek sekali dari velodrom ke Kelapa Gading ya. Tapi niatnya sebetulnya sangat panjang itu ya dia akan menjadi jaring laba-laba transportasi Jakarta,” Bestari menuturkan.
Namun, seiring berjalannya waktu, LRT menjadi satu bagian penting sebagai sistem transportasi di ibu kota.
“Kita pernah melihat kisah di DKI dulu ini. Ada bangunan LRT yang pendek sekali dari velodrom ke Kelapa Gading ya. Tapi niatnya sebetulnya sangat panjang itu ya dia akan menjadi jaring laba-laba transportasi Jakarta,” Bestari menuturkan.
Ia mengingatkan publik untuk tidak selalu menilai proyek pemerintah dari sisi keuntungan finansial semata.
Jangan di back mind kita itu selalu berpikir bahwa ketika pemerintah bergerak ingin membangun sesuatu maka di belakangnya harus untung, itu psycho,” ucapnya.
Bestari menyebut, sikap seperti itu justru berpotensi menyakiti banyak pihak, termasuk masyarakat di daerah yang sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur.
“Kita ya kita enggak sadar bahwa dengan kita bersikap seperti itu terlalu banyak orang dikasih sakiti. Bahkan bisa jadi bang Said Didu pun tersakiti, kenapa? Bagaimana kalau dari Makassar itu tidak ada jalan ke kampungnya,” Bestari berkelakar.
Kata Bestari, proyek seperti kereta cepat harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa, bukan sekadar hitungan untung rugi dalam waktu singkat.
Ini tidak akan visible, tidak akan pernah balik ini investasinya. Bagaimana juga begitu ini bukan perkara untung-rugi desain pergerakan dan saya juga tidak selalu pemerintah dampak itu pada rakyat dulu,” imbuhnya.
Bestari menegaskan, pemerintah tidak selalu menimbang proyek infrastruktur dari sisi pengembalian modal, tetapi dari manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.
“Tidak selalu pemerintah berpikir bagaimana, kapan ini balik modal. Kalau memang investasi itu untuk rakyat, contoh MBG kalau disuruh bayar itu triliunan itu masyarakat bayar tapi diberikan supaya apa, ke depan masyarakat jadi cerdas,” tandasnya.