Suaranusantara.com- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Rini Widyantini memaparkan hasil evaluasi kebijakan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mulai diterapkan pada Jumat 10 April 2026 lalu.
Adapun penerapan WFH ASN setiap Jumat berlaku baik di pusat maupun daerah. Tujuan dilakukannya WFH ASN sebagai upaya efisiensi energi dampak dari ketidakpastian global akibat perang Timur Tengah.
Kata Rini, WFH ASN setiap Jumat memberikan hasil evaluasi yang menggembirakan. Walau baru dilakukan sekali pada pekan pertama, namun Rini mengklaim berjalan mulus.
Kendati demikian, evaluasi kebijakan ini akan tetap dilakukan secara berkala.
Rini menilai secara umum penerapan WFH di instansi pemerintah pusat telah berjalan sesuai dengan kebijakan. Menurutnya, implementasi kebijakan ini berjalan lancar.
“Sejauh ini catatan kami menunjukkan gambaran yang cukup menggembirakan. Implementasi di instansi pemerintah pusat berjalan kondusif dan mampu mempertahankan kinerja. Hal ini juga merupakan bagian dari pengalaman yang telah kita lakukan sepanjang pandemi COVID-19 yang lalu,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis 16 April 2026.
Rini menambahkan, kementerian dan lembaga telah cepat dan mampu untuk beradaptasi dengan pola kerja berbasis karakteristik tugas kedinasan serta pencapaian kinerja yang berorientasi pada output dan outcome.
“Ini bukan pengurangan jam kerja, melainkan bentuk transformasi cara kerja agar lebih cerdas, efisien, adaptif, dan responsif. Target kinerja ASN tidak berubah, yang berubah adalah bagaimana mereka bekerja,” tegasnya.
Rini menekankan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan ini.
Berdasarkan pemantauan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dan kanal pengaduan di tiap instansi, layanan esensial tetap berjalan normal.
“Yang menjadi prioritas utama kami dan ini tidak bisa ditawar adalah pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Layanan esensial dan yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap berjalan dan tidak berhenti seperti biasa, termasuk bagi kelompok rentan,” jelasnya.
Meski demikian, pemerintah mencatat sejumlah hal yang masih perlu diperbaiki. Diantaranya adalah kesiapan infrastruktur digital yang belum merata di setiap instansi, serta proses penyesuaian dalam pemetaan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara fleksibel maupun yang harus tetap dilaksanakan secara tatap muka.
“Memang ada variasi kesiapan infrastruktur digital antar instansi, dan beberapa masih dalam proses menyesuaikan pembagian tugas. Ini terus kami pantau dan sempurnakan,” kata Rini.
Sementara itu, untuk WFH ASN di daerah, tentunya koordinasi terus dilakukan dengan pemerintah daerah sesuai kewenangan Kementerian Dalam Negeri yang memiliki panduan teknis tersendiri bagi ASN daerah.
Rini menegaskan evaluasi dalam satu pekan belum cukup untuk menarik kesimpulan secara menyeluruh.
Evaluasi kebijakan ini akan dilakukan secara berkala setiap dua bulan, dengan evaluasi pertama dijadwalkan pada Juni 2026.
“Setiap instansi wajib melaporkan capaian kinerja organisasi, kinerja ASN, efisiensi energi, dan kualitas pelayanan publik. Dari situ kami akan menjadikan sebagai basis data yang kuat untuk melakukan langkah-langkah penyesuaian jika diperlukan,” tambahnya.
Ia pun menyampaikan optimisme terhadap keberhasilan kebijakan ini dengan menegaskan pentingnya pengawalan secara berkelanjutan.
Ia memastikan pihaknya akan tetap mengawal kebijakan ini.
“Intinya, kami optimistis namun tetap waspada. Transformasi budaya kerja birokrasi adalah proses, bukan peristiwa sekali jadi. Kami akan terus mengawal agar tujuan transformasi tata kelola, efisiensi energi, dan pelestarian lingkungan dapat tercapai dalam jangka panjang,” jelas Rini.