Suaranusantara.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diketahui kembali menambah sekolah swasta gratis sebanyak 63 sehingga kini menjadi 103 sekolah pada 2026.
Sebelumnya, sebanyak 40 sekolah swasta penerima lanjutan memperoleh pendanaan selama 12 bulan, mulai Januari hingga Desember 2026.
Selain itu, 63 sekolah swasta sebagai penerima baru mendapatkan pendanaan selama enam bulan, mulai Juli hingga Desember 2026.
Adapun sekolah swasta gratis mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjelaskan tujuan penambaha. sekolah swasta gratis untuk memutus garis ketidakberuntungan anak-anak di keluarga tidak mampu agar bisa meraih masa depan lebih baik.
“Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Jakarta akan memotong garis ketidakberuntungan dalam keluarga yang tidak mampu,” ujar Pramono dalam keterangannya, Minggu 26 April 2026.
Anggaran yang digelontorkan Pemerintah Jakarta untuk program tersebut tahun ini sebanyak Rp 253,6 miliar.
Selain itu, Pramono juga mengatakan program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga pemutihan ijazah akan terus dilakukan oleh Pemerintah Jakarta.
“Anggaran untuk seluruh program tersebut tidak akan berkurang meski dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke Jakarta mengalami pemotongan hingga Rp 15 triliun,” ucap dia.
Pramono menegaskan, program ini perlu tetap berjalan, sebab ia berharap langkah ini bisa menekan angka rasio gini di ibu kota.
Sebelumnya, ia sempat mengumumkan bahwa angka ketimpangan ekonomi atau rasio gini di ibu kota mengalami penurunan dari 0,441 menjadi 0,423.
Gubernur mengatakan penurunan angka tersebut merupakan pencapaian penting, sebab tantangan besar dalam mengurangi ketimpangan di Jakarta adalah banyak kelompok berpenghasilan tinggi.
“Semua orang kaya ada di Jakarta, uang beredar hampir semuanya di Jakarta. Itu yang membuat gini ratio kita cenderung lebih tinggi dibanding daerah lain,” jelasnya.
Meski begitu, Pramono menegaskan pihaknya terus berkomitmen untuk menjaga bantalan sosial untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.