Suaranusantara.com- Media asing nampak menyoroti surat keluhan yang disampaikan Kamar Dagang (Kadin) China terhadap Presiden RI Prabowo Subianto terkait iklim investasi di Indonesia.
Adapun isi surat Kadin China ke Prabowo mengungkap kekhawatiran investor Tiongkok terkait sejumlah kebijakan RI yang dinilai mengganggu bisnis mereka.
Ada enam poin keluhan yang disampaikan Kadin China, di antaranya rencana kebijakan retensi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), kenaikan royalti mineral, pengurangan kuota bijih nikel, hingga pengetatan pengawasan visa kerja.
Prabowo menanggapi keluhan Kadin China dengan mengatakan pemerintah tengah menyiapkan satuan tugas khusus untuk melakukan deregulasi guna menghilangkan hambatan birokrasi yang memicu praktik pungutan liar.
The Straits Time menyoroti surat tersebut dengan mengatakan bahwa secara tidak langsung kebijakan RI telah merusak kepercayaan investasi jangka panjang dari para ivinvestor China.
“Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasi bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran luas di kalangan perusahaan investasi China terkait lingkungan bisnis saat ini dan pengembangan mereka di masa depan di Indonesia,” tulis surat CCCI sebagaimana dikutip dari The Straits Times, Kamis 14 Mei 2026
Surat tersebut memberikan perhatian khusus pada industri hilirisasi nikel Indonesia yang didominasi oleh investasi dari Negeri Tirai Bambu.
Para pelaku usaha mengeluhkan kenaikan tarif royalti dan perubahan formula harga bijih nikel yang dilakukan secara mendadak sehingga memicu pembengkakan biaya operasional smelter secara signifikan.
“Pemberlakuan kebijakan yang tiba-tiba ini telah menyebabkan lonjakan 200 persen dalam biaya bijih nikel yang komprehensif. Sebagai investor dan operator terbesar di industri nikel Indonesia, perusahaan investasi China kini menghadapi kenaikan tajam biaya produksi, kerugian operasional yang melebar, dan ketidakseimbangan di seluruh rantai industri,” lanjut surat tersebut.
Selain masalah biaya, investor China juga menyoroti pemangkasan drastis kuota penambangan bijih nikel (RKAB) tahun ini yang disebut mencapai 30 juta ton. Pengurangan kuota yang melebihi 70% untuk tambang-tambang besar ini dinilai mengganggu keberlangsungan pengembangan industri hilir di Indonesia.
Prabowo mengakui bahwa banyak pejabat yang memanfaatkan regulasi untuk mencari keuntungan pribadi dengan meminta imbalan tertentu kepada pengusaha.
“Peraturan cenderung menjadi inisiatif birokrat, terus terang, untuk mencari peluang. Beberapa akan meminta komisi, meminta uang untuk mempercepat penerbitan izin,” kata Prabowo.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Indonesia punya kebijakan ekonomi sendiri.
“Indonesia memiliki kebijakan ekonominya sendiri. Jika perusahaan asing ingin pergi, biarkan mereka pergi,” ujarnya Purbaya.
Purbaya menambahkan bahwa sejumlah kebijakan yang dikeluhkan, termasuk kenaikan royalti mineral, saat ini masih dalam tahap peninjauan kembali oleh pemerintah.
Ia memberikan sinyal bahwa kemungkinan akan ada pengecualian tertentu yang diterapkan dalam aturan tersebut, meski detail teknisnya belum bisa dibeberkan lebih lanjut.
Langkah pengawasan terhadap warga asing di area industri strategis juga turut mempertebal kekhawatiran investor, termasuk isu pengawasan operasional bandara pribadi di kawasan industri nikel.
Sejumlah insiden yang terjadi belakangan ini dianggap menjadi sinyal yang membingungkan (mix signal) bagi investor global mengenai arah kebijakan investasi di tanah air.