Suaranusantara.com- Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti pentingnya penerapan ajaran Tri Pusat Pendidikan dari Ki Hajar Dewantara untuk memperkuat sistem pendidikan nasional.
Pernyataan ini disampaikan dalam Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara MPR RI bertema Menghidupkan Kembali Tri Pusat Pendidikan, bersama Institut Sarinah di ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR/MPR/DPD RI Senayan, Jakarta, Kamis (25/6).
Pada kesempatan itu, Lestari menekankan bahwa pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang sedang berjalan harus dikembalikan pada pemikiran-pemikiran besar kebangsaan, terutama yang digagas oleh Bapak Pendidikan Indonesia.
Dalam sambutannya, Rerie, sapaan akrab Lestari, menyoroti bahwa diskusi mengenai pendidikan seringkali terjebak pada aspek nomenklatur dan administrasi, sehingga kehilangan esensi filosofisnya.
Rerie menekankan pentingnya membawa isu pendidikan ke dalam tataran yang lebih dalam, yaitu jiwa dari pendidikan itu sendiri.
Hal ini selaras dengan konsep Tri Pusat Pendidikan yang dicetuskan Ki Hajar Dewantara yang menekankan sinergi tiga lingkungan utama dalam mendidik anak yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat .
Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi semakin relevan di tengah dinamika pendidikan saat ini.
Rerie menyoroti bahwa model pendidikan tidak bisa hanya berfokus pada metode mengajar, tetapi juga bagaimana menciptakan ekosistem yang mendukung.
Ajaran Tri Pusat Pendidikan mengingatkan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya berada di pundak guru dan sekolah, melainkan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat .
Rerie mengkritisi sejumlah praktik yang telah berlangsung dalam sistem pendidikan, salah satunya adalah pemaknaan yang keliru mengenai keterlibatan orang tua.
Ia mengingatkan bahwa keterlibatan orang tua bukan sekadar kehadiran fisik dalam setiap kegiatan sekolah, melainkan pemahaman mendalam tentang substansi pendidikan anak.
“Pemahaman mendalam ini merupakan salah satu aspek penting dalam lingkungan keluarga sebagai pusat pendidikan pertama dan utama,” ujar Rerie.
Selain itu, Rerie juga menyoroti belum adanya pemikiran yang mendalam mengenai kebudayaan dalam proses pembahasan sistem pendidikan.
Menurutnya, kebudayaan sebagai hasil karya pikiran dari proses belajar mengajar harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan.
Hal ini sejalan dengan konsep Ki Hajar Dewantara yang menempatkan kebudayaan sebagai salah satu asas penting dalam pendidikan melalui Pancadharma .
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengingatkan bahwa pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang baik menjadi kunci dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Dalam konteks revisi UU Sisdiknas yang saat ini berlangsung, Rerie menekankan pentingnya masukan-masukan kritis yang menyentuh aspek filosofis, bukan sekadar teknis administratif.
Direktur Institut Sarinah Eva Kusuma Sundari menilai saat ini tidak ada yang mengurus aspek parenting dalam proses pendidikan
Eva juga menegaskan pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam upaya membangun karakter anak bangsa.
Pendidikan di keluarga untuk menanamkan norma dan nilai yang berlaku sangat penting dalam membentengi anak dari ancaman tindak kekerasan di masyarakat.
Menurut Eva, internalisasi nilai-nilai Pancasila harus mampu diterapkan dalam keluarga.
Aktivis Pendidikan Indra Charismiadji berpendapat bahwa mengelola pendidikan nasional praktiknya harus belajar dari operasional ojek online yang di awal operasi harus jelas titik jemput dan titik antarnya, serta jelas besaran biaya yang dibutuhkan.
Menurut Indra, dengan capaian PISA relatif rendah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2045 yang menarget pendapatan per kapita US$30.000 per tahun, hal itu tidak mungkin dicapai bila sektor pendidikan tidak segera dibenahi.
Mengutip Ki Hajar Dewantara, Indra menegaskan bahwa pendidikan itu adalah tuntunan hidup pada sebuah ekosistem yang berpusat pada tiga alam, yaitu keluarga, komunitas, dan perguruan/sekolah. “Sayangnya, selama ini pendidikan kita hanya berpusat pada sekolah semata,” ujar Indra.
Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Ahmad Baedowi berpendapat bahwa sekolah yang baik harus memiliki dan melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dengan baik.
“Kalau rencana APBS-nya salah, proses pendidikannya gagal dan itu yang kerap terjadi di sekolah-sekolah saat ini,” ujar Baedowi.
Sejumlah isu berkembang dalam diskusi yang antara lain dihadiri Doni Koesoema Albertus (UMN Serpong), Dudung Abdul Qodir (PB PGRI),
Sulaiman (Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis/BKPB), Ki Darmaningtyas (Perguruan Taman Siswa), Ubaid dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia itu, antara lain terkait sistem penerimaan siswa baru, anggaran pendidikan, dan data pendidikan yang tidak valid dalam proses pengembangan pendidikan nasional.***