Suaranusantara.com- Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan yang juga Presiden ke 5 RI Megawati Soekarnoputri telah resmi menyatakan sikap politik partainya melalui surat yang diterbitkan untuk internal partai.
Di mana dalam surat itu menegaskan bahwa posisi politik PDI Perjuangan adalah sebagai penyeimbang dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Melalui surat itu, Megawati menegaskan dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia, tidak ada istilah oposisi atau koalisi yang diakui sebagai kategori ketatanegaraan seperti yang ada dalam sistem parlementer.
Adapun surat tersebut bernomor 1275/IN/DPP/VII/2026 ini berjudul “Penjelasan Ketua Umum PDI Perjuangan tentang Kedudukan PDI Perjuangan sebagai Partai Penyeimbang dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.”
Adanya surat ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh kader PDIP untuk menghadapi berbagai dinamika yang terjadi dalam politik nasional.
Hal ini disampaikam oleh Yoseph Aryo Adhi Dharmo selaku Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan PDI Perjuangan.
Surat tersebut telah resmi diterbitkan mulai per 1 Juli 2026.
“Benar Ibu Megawati yang langsung mengeluarkan surat internal ini per tanggal 1 Juli 2026,” ungkap Yoseph pada hari Selasa, 7 Juli 2026.
Megawati menyatakan, “Dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Negara Republik Indonesia tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi sebagai kategori ketatanegaraan yang diatur oleh konstitusi. Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.”
Pernyataan ini menegaskan komitmen partainya terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat.
Megawati menekankan pentingnya adanya mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan dalam demokrasi Indonesia.
Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan yang dapat menjauhkan pemerintah dari kepentingan rakyat.
“Demokrasi yang sehat justru memerlukan keseimbangan kekuasaan, penghormatan terhadap supremasi konstitusi, serta keberanian moral untuk menyampaikan kritik dan koreksi demi keselamatan bangsa dan negara. Tanpa adanya kekuatan penyeimbang, demokrasi akan kehilangan daya korektifnya dan kekuasaan berpotensi bergerak menjauh dari kepentingan rakyat,” tulisnya.
Oleh karena itu, Megawati menegaskan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memilih untuk berperan sebagai partai penyeimbang, bukan sebagai oposisi dalam konteks sistem parlementer.
Ia juga menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengenal istilah “partai oposisi” dalam status hukum.
Sebaliknya, konstitusi telah mengatur mekanisme checks and balances melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang menjadi tanggung jawab seluruh anggota DPR, tanpa memandang asal partai politik.
Dengan demikian, Megawati menegaskan bahwa setiap kader PDIP yang duduk di parlemen memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Hal ini menunjukkan komitmen PDIP untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Dalam surat yang ditujukan kepada para kadernya, Megawati menekankan bahwa sikap politik yang diambil oleh PDIP bukanlah sesuatu yang baru.
Megawati menjelaskan bahwa sejak tahun 1996, ia menolak untuk dianggap sebagai pemimpin oposisi karena percaya bahwa dalam politik Indonesia tidak ada pembelahan yang bersifat permanen antara pemerintah dan oposisi.
Megawati juga mengutip pendapat para ilmuwan politik, seperti Robert Dahl dan Giovanni Sartori, untuk menekankan pentingnya kritik, koreksi, serta pengawasan yang bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan demi terciptanya demokrasi yang sehat.
Ia menegaskan bahwa peran PDIP sebagai partai penyeimbang berarti partai ini akan mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, tetapi tetap akan memberikan kritik jika ada kebijakan yang dianggap menyimpang dari konstitusi maupun kepentingan publik.
Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan, “Karena itu, PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang tidak menempatkan diri sebagai kekuatan yang menolak pemerintah secara apriori. Terhadap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, memperkuat kedaulatan nasional, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, PDI Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya.”
Dengan demikian, ia menegaskan komitmen partai untuk tetap berperan aktif dalam mendukung kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa partainya memiliki tanggung jawab baik secara moral maupun konstitusional untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Sebaliknya, terhadap berbagai kebijakan yang berpotensi menjauhkan penyelenggaraan negara dari amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melemahkan kualitas demokrasi, mengabaikan kepentingan rakyat, atau mengurangi fungsi pengawasan dan keseimbangan kekuasaan, PDI Perjuangan memiliki kewajiban moral, politik, dan konstitusional untuk memberikan kritik, koreksi, dan alternatif solusi secara konstruktif,” tulisnya.
Di akhir suratnya, Megawati menegaskan bahwa menjadi partai penyeimbang adalah pilihan ideologis yang diambil, bukan sekadar strategi politik yang mengikuti arus kekuasaan.
“Dengan semangat itulah PDI Perjuangan akan terus berdiri tegak sebagai partai penyeimbang yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia,” tutup Megawati.
Dengan demikian, PDI Perjuangan berkomitmen untuk tetap menjadi kekuatan yang menjaga prinsip-prinsip dasar negara dan memperjuangkan kepentingan rakyat.