Suaranusantara.com – Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana, S.E., menegaskan bahwa perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan mewujudkan amanat konstitusi.
AI, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Rusdi dalam Diskusi Publik bertema “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi”, yang dirangkaikan dengan Pembukaan Bazar Gelaran Ekonomi Rakyat di Selasar Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi, ekonom, pelaku usaha, dan pemerhati kebijakan publik, yakni Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 1998 Dr. Fuad Bawazier, M.A., Ph.D.; ekonom sekaligus pengamat politik ekonomi Indonesia Dr. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc., S.H., M.Si.; serta Direktur Kebijakan Publik *Center of Economic and Law Studies* (CELIOS) Dr. Media Wahyudi Askar, S.I.P., M.Sc., Ph.D.
Turut hadir Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI sekaligus Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I., M.M.; Anggota MPR RI dari Fraksi PKB Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A.; Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia H. Faisol Riza, S.S., M.A.; Ketua Umum DPP PKB Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si.; serta Sekjen DPP PKB Dr. M. Hasanuddin Wahid, M.Hum.
Rusdi mengatakan, tema diskusi tersebut harus menjadi komitmen nyata untuk mengembalikan arah kebijakan ekonomi nasional agar tetap berpijak pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan bangsa.
“Tema ini bukan hanya menjadi narasi politik ataupun slogan kampanye, tetapi merupakan komitmen nyata untuk mengembalikan arah kebijakan ekonomi nasional agar senantiasa berpijak pada amanat konstitusi, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum PKB tersebut menilai Indonesia tengah menghadapi perubahan besar akibat pesatnya perkembangan AI, robotika, dan ekonomi digital. Perkembangan teknologi tersebut telah mengubah cara manusia bekerja, berproduksi, hingga mengambil keputusan. Karena itu, perubahan tersebut tidak dapat dihindari dan seluruh elemen bangsa harus mampu beradaptasi.
“Kita tidak boleh takut pada perubahan. Hal yang harus ditakutkan adalah ketika perubahan membuat kita meninggalkan jati diri bangsa. Kita harus adaptif terhadap inovasi, tetapi tidak boleh kehilangan keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya.
Sebagai pelaku usaha yang mempekerjakan sekitar 27 ribu karyawan, Rusdi mengaku memahami tantangan transformasi teknologi di dunia kerja. Menurutnya, adaptasi terhadap AI bukan perkara mudah, tetapi merupakan keniscayaan yang harus dihadapi bersama.
Dalam konteks tersebut, Rusdi menegaskan pentingnya kehadiran negara untuk memastikan perkembangan teknologi tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Teknologi hanyalah alat. Tujuan kita tetap sama, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. AI harus menjadi instrumen yang mempercepat pelayanan, memperluas akses pendidikan, meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, memperkuat UMKM, serta membuka kesempatan bagi generasi muda,” ungkapnya.
Rusdi juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi oleh bangsa Indonesia. Indonesia, katanya, tidak boleh hanya menjadi pasar atau pengguna teknologi global, tetapi harus mampu menjadi bangsa yang menghasilkan inovasi dan menciptakan teknologi yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Kita ingin AI menjadi milik petani yang ingin meningkatkan hasil panennya, milik nelayan yang ingin membaca cuaca dengan lebih akurat, milik pelaku UMKM yang ingin menembus pasar lebih luas, serta milik santri, mahasiswa, guru, dan generasi muda yang ingin menciptakan masa depan melalui inovasi,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP PKB Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., menegaskan bahwa arah baru ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah yang tepat sebagai hasil pembelajaran dari perjalanan pembangunan Indonesia selama 25 tahun terakhir.
Menurut Muhaimin Iskandar, tantangan terbesar saat ini bukan lagi terletak pada arah kebijakan, melainkan pada implementasinya di lapangan. Ia mengingatkan agar orientasi baru pembangunan tidak dijalankan dengan pola birokrasi lama.
“Problem utamanya ada di pelaksanaan. Arahnya sudah baru, tetapi cara kerjanya jangan sampai masih lama. Ini yang harus kita benahi bersama,” ujarnya.
Muhaimin juga menekankan pentingnya forum diskusi sebagai ruang untuk merumuskan langkah-langkah teknokratis dalam mengimplementasikan amanat ekonomi konstitusional, terutama dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan percepatan perkembangan teknologi.
Ia berharap hasil diskusi tersebut dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah dan DPR, sekaligus memperkuat kebijakan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Diskusi publik tersebut merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Lahir ke-28 PKB. Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan tetap berlandaskan nilai-nilai konstitusi demi terwujudnya kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.