Suaranusantara.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya membuka peluang bakal memeriksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Hal ini bakal dilakukan apabila memang memerlukan keterangan dari Nusron terkait orang-orang kepercayaannya di Kementerian ATR/BPN yang kini telah sebagai tersangka dalam kasus suap Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah menghormati langkah KPK, jika ingin memeriksa Nusron Wahid dalam kasus suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon.
“Tugas dari para penyidik KPK itu menghimpun data sebanyak-banyaknya dan nanti mereka akan sampai berada di kesimpulan apakah perlu atau tidak, kalau memang itu keputusannya diperiksa atau tidak diperiksa, ya kalau kita pemerintah menghormati itu,” kata Yusril, di kantornya, Jakarta, dikutip Jumat 25 September 2026.
Yusril berujar, pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak-pihak berwenang.
“Itu kita serahkan sepenuhnya kepada independensi penyidik dalam proses penegakan hukum,” ujar dia.
Sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menggunakan metode follow the money untuk menelusuri aliran suap pengurusan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Budi mengatakan, aliran uang ditelusuri sampai ke tingkat menteri.
“Ini yang masih akan terus kami dalami dari fakta-fakta yang sudah didapatkan dari alat bukti yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan. Tentunya nanti akan dilakukan follow the money. Kita akan ikuti aliran uang itu ke mana saja,” kata Budi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu 16 September 2026.
Budi mengatakan, selain menelusuri aliran uang, penyidik sedang mendalami alur perintah menyusul temuan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung hanya membuka blokir lahan jika diperintah atasannya.
“Itulah yang kemudian nanti juga akan kami dalami bagaimana peran masing-masing, bagaimana nexus-nya, hubungan dan keterkaitannya,” ujar dia.
Sebelumnya, KPK pada Selasa 15 September 2026 telah menetapkan sebanyak delapan tersangka dalam kasus suap HGB yang di mana empat orang di antaranya adalah orang-orang kepercayaan Nusron Wahid.
Delapan orang tersangka, di antaranya:
1. Lampri (LMP) – Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN
2. Sontang Coin Manurung (SON) – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I
3. Adrianto Pitojo Adi (ADR) – Direktur Utama Summarecon
4. Arif Sugiyanto (ARF)
5. Fahd El Fouz / Fahd A Rafiq (FEZ)
6. Rizal Pahlevi (LEV) – Pihak swasta
7. Erwin (ERW)
8. Muhammad Fakhry (MF)
