Jokowi: Perppu Ormas untuk Jaga Persatuan dan Kebhinekaan

Suara Nusantara
8 years Ago

Presiden Jokowi menjawab wartawan usai membuka Rakernas Walubi, di JI Expo Kemayoran Jakarta, Kamis (26/10) pagi. (Foto: Istimewa)

Jakarta-SuaraNusantara

Presiden Joko Widodo mendukung disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang oleh DPR RI melalui rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017) silam.

Menurutnya, disahkannya perppu tersebut memperlihatkan bila banyak yang mendukung pemerintah dalam menjaga ideologi Pancasila.

“Peppu Ormas telah disahkan DPR dengan mayoritas, mutlak. Yang hadir 445, yang mendukung 314 dan yang tidak mendukung 131,” ujar Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional 2017 Perwakilan Umat Buddha Indonesia di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Jokowi menegaskan Perppu Ormas dibuat jelas sekali untuk menjaga persatuan, untuk menjaga kebhinekaan, untuk ideologi negara kita Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia.

“Ini menyangkut eksistensi negara di masa-masa yang akan datang. Supaya jangan sampai ada yang mencoba-coba untuk mengganti ideologi negara kita Pancasila. Jadi jelas tujuannya,” tegas Jokowi.

Terkait adanya keinginan untuk merevisi Perppu Ormas yang sudah disetujui DPR-RI untuk jadi Undang-Undang, Presiden Jokowi , mempersilahkannya untuk dimasukkan dalam program legislasi nasional (prolegnas).

“Ada yang belum baik, ada yang masih belum ditambah, ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu direvisi. Silahkan,” kata Jokowi menjawab wartawan usai acara pembukaan Rakernas Walubi itu.

Pemerintah, tegas Jokowi, bersikap terbuka. Kalau masih ada yang belum baik ya harus diperbaiki.

Tercatat tujuh fraksi yang menerima perppu tersebut sebagai undang-undang yakni fraksi PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura.

Namun Fraksi PPP, PKB, dan Demokrat menerima perppu tersebut dengan catatan agar pemerintah bersama DPR segera merevisi perppu yang baru saja diundangkan itu.

Sementara tiga fraksi yang menolak adalah PKS, PAN, dan Gerindra. Alasannya, perppu tersebut dianggap bertentangan dengan asas negara hukum karena menghapus proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas.

Penulis: Yono D

Categories: Nasional

Related Content

Prabowo Panggil Bahlil ke Istana, Ada Apa?

Bahlil Ungkap Pemerintah Sepakat Tak Naikan Harga BBM Subsidi: Insya Allah Selamanya

Bahlil Tegaskan Pemerintah Indonesia Bebas Aktif Termasuk Ekonomi: Boleh Belanja di Negara Mana Saja

Dasco Menghadap Prabowo Bicara Empat Mata di Istana, Bahas Apa?

Hery Susanto Resmi Tersangka, DPR Belum Bahas Pengganti

Begini Peran Hery Susanto Dalam Kasus Korupsi Tambang Nikel, Ketua Ombudsman Kini Resmi Tersangka Diduga Terima Aliran Dana Rp 1,5 Miliar