SuaraNusantara.com- Adian Napitupulu resmi ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Pilkada Serentak.
Penunjukan Adian Napitupulu sebagai Ketua Tim Pemenangan Pilkada Serentak dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Penunjukan Adian Napitupulu sebagai Ketua Tim Pemenangan Pilkada telah tertuang dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Megawati.
“Saat ini sudah dibentuk Tim Pemenangan Pilkada secara nasional yang sudah ditandatangani surat keputusannya oleh Ketua Umum PDI Perjuangan,” kata Adian dalam konferensi pers di sela-sela rapat kerja nasional atau Rakernas V PDIP di Ancol, Jakarta Selatan pada Sabtu, 25 Mei 2024.
Adian yang didaulat sebagai Ketua Tim Pemenangan Pilkada, mengatakan bahwa dirinya tak ingin permasalahan di Pilpres 2024 dibawa ke Pilkada Serentak.
Sebab kata Adian, dalam Pilkada Serentak, daerah-daerah sudah punya konflik sendiri.
“Kita melihat di beberapa wilayah, partai-partai yang bersama-sama, jangan sampai kemudian konflik pilpres dibawa ke daerah,” sebut Adian Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara.
Adian berujar dengan persoalan Pilpres 2024 tidak dibawa ke Pilkada Serentak, maka setidaknya dapat memperbaiki kualitas demokrasi yang sebelumnya rusak.
Maka dengan demikian Pilkada Serentak bisa tercipta jauh lebih baik dibanding Pilpres 2024.
“Saya mau kualitas demokrasi dalam pilkada jauh lebih baik dibanding kualitas demokrasi di pilpres kemarin,” ujarnya.
Lebih lanjut, Adian mengatakan bahwa saat ini kualitas demokrasi Indonesia menurun dan dengan Pilkada Serentak daerah diharapkan mampu menunjukan politik yang dewasa.
“Kalau kemudian secara nasional kualitas demokrasi kita menurun, menurut banyak alat ukur lembaga-lembaga internasional, saya berharap daerah mampu menunjukkan bahwa mereka bisa berpolitik secara dewasa dan lebih demokrasi bahkan lebuh dari pemimpin-pemimpin nasionalnya sekalipun,” sambungnya.
Lalu Adian menyebut, dalam menyambut pilkada ini PDI Perjuangan telah mempersiapkan calon pemimpin terbaiknya.
Adian menuturkan, dalam menyeleksi calon pemimpin daerah, pihaknya menjauhkan kata nepotisme.
“Menggunakan alat ukur objektif, bagaimana menyeleksi calon kepala daerah itu, apa alat ukurnya? Kita melihat survei, jadi kita tidak pertimbangkan bapaknya siapa, misalnya apakah bapaknya presiden kah menteri kah, segala macam itu enggak jadi pertimbangan utama kita,” katanya.
*