Suaranusantara.com- Raffi Ahmad artis ternama Tanah Air yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni turut menanggapi soal usulan agar para pejabat naik transportasi umum.
Raffi Ahmad mengaku bahwa dirinya akan siap mengikuti arahan seperti menggunakan transportasi umum.
“Ya kita ikut saja apa arahan yang terbaik untuk meng-influence semua masyarakat yang terbaik,” kata Raffi Ahmad dikutip pada Senin 3 Februari 2025.
Raffi juga mengatakan selain siap mengikuti arahan, dia mengaku senang menggunakan transportasi umum.
“Saya suka naik transportasi umum kok. Saya masih sering naik transportasi umum,” ungkap Raffi.
Sebelumnya, usulan ini diutarakan oleh Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Tory Darmantoro, di mana mulanya dia mengkritik soal para pejabat yang selalu menggunakan mobil dinas lengkap dengan iring-iringan patwal.
Tory mendorong agar penggunaan mobil dinas dan patwal dikurangi, untuk itu dia mendorong agar para pejabat memanfaatkan transportasi umum untuk digunakan sebagai kendaraan dalam pergi ke kantor.
“Filosofinya hidup di kota itu adalah hidup bersama, karena orangnya banyak. Kalau semuanya meminta diprioritaskan akan terjadi kecemburuan sosial,” ujar Tory Damantoro, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia dalam keterangannya dikutip pada Senin 3 Februari 2025.
Tory pun merekomendasikan agar pengawalan jalan hanya diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
“Dalam keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden. Jika memang perlu sekali harus rapat, angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta,” ujar Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.
Menurut MTI, penggunaan transportasi umum oleh pejabat tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi para pejabat untuk merasakan langsung kondisi yang dialami masyarakat.
“Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat,” pungkasnya.